Infografis
Suara.com - Drama kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto berakhir klimaks. Novanto akhirnya mundur setelah disedesak sana sini. Meski Novanto mengaku mundur dengan besar hati.
Selama sebulan lebih kasus ini 'digoreng' media. Awal skandal ini terbuka ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said mengaku ada pejabat yang mencatut nama presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk meminta saham dalam proses perpanjangan izin pengelolaan tambang emas di Papua oleh Freeport Indonesia. Dalam sebuah acara di TV berita itu, Sudirman berjanji akan mengadukan informasi itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Janji itu ditepati, 16 November 2015 Sudirman mengaku ke MKD dengan membawa transkip rekaman perbincangan antara Novanto, pengusaha perminyakan Reza Chalid, dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Dalam laporan itu, Sudirman mengatakan ketiganya bertemu di sebuah kawasan SCBD Jakarta pada 8 Juni 2015.
Berita heboh, Novanto pun berkelit membantah semua tuduhan Sudirman. Kehebohan terus terjadi setelah sidang etik MKD dimulai. Sudirman yang pertama kali dipanggil oleh MKD di DPR. Sudirman ditanya soal laporannya sampai hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan laporan. Sudirman membeberkan semua peristiwa 'Papa Minta Saham'.
Sudirman mengaku mendapatkan rekaman perbincangan Novanto, Riza dan Maroef dari Maroef sendiri. Saat menghadiri sidang itu, Maroef pun mengaku sengaja merekamannya. Lalu dia menyerahkan rekaman itu ke Sudirman.
Desakan 'papa' mundur
Banyak pihak yang ingin Novanto legowo untuk mundur dari kursi ketua DPR. Anggota DPR lintas fraksi deklarasi bersama untuk menyelamatkan DPR atau #SaveDPR. Ada sekitar 30 anggota dewan yang menghadiri acara deklarasi sekaligus aksi keprihatinan dengan mengenakan kain hitam bertuliskan #SaveDPR di lengan kiri.
Lainnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Novanto harus mundur dari jabatannya jika Mahkamah Dewan Kehormatan memutuskan dia bersalah karena meminta jatah saham.
"Ya harus mundur. Ini kan keputusan. Bukan imbauan. Keputusan mahkamah namanya. Ya, begitu memutuskan mahkamah jatuh. Kan begitu bunyi undang-undangnya. Aturannya begitu," kata Wapres Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Keputusan MKD, menurut Wapres JK, harus dipatuhi anggota dewan yang dilaporkan atas penyalahgunaan wewenang dan kode etik sebagai anggota DPR.
