Infografis
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menolak RUU Pengampunan Pajak masuk Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2015.
Ecky menilai secara substansi RUU Pengampunan Pajak mencederai keadilan serta tidak akan efektif untuk menggenjot penerimaan pajak. Bahkan pengampunan pajak dinilai justru kontradiktif dengan dengan visi Nawa Cita pemerintah. Hal ini disampaikan Ecky dalam rapat paripurna DPR, Selasa (15/ 12/2015).
“RUU Pengampunan Pajak mencakup pengampunan pidana pajak, pidana umum, dan pidana khusus. Hal ini sungguh mencederai keadilan khususnya bagi masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak dan taat hukum. Kita harus belajar dari pengalaman kebijakan Release and Discharge untuk obligor BLBI yang menjadi momentum untuk menghilangkan kewajiban segelintir orang dengan merugikan negara. Jangan sampai kita malah kita membuka pintu moral hazard.” ujar Ecky.
Ecky menambahkan Indonesia sudah menyepakati perjanjian internasional mengenai keterbukaan informasi keuangan atau yang dikenal dengan Automatic Exchange of Information yang mulai berlaku tahunr 2017.
"Dengan perjanjian ini kita bisa mengakses informasi rekening milik orang Indonesia di luar negeri sehingga pengemplang pajak tidak bisa bersembunyi lagi. RUU ini justru menghilangkan kesempatan bagi Indonesia untuk mengambil manfaatnya karena mereka sudah keburu diampuni,” katanya.
“Rendahnya penerimaan pajak harus digenjot lewat perbaikan aturan dan kapasitas institusional, salah satunya melalui perbaikan ketentuan umum perpajakan. Pemerintah juga sudah memasukkan revisi UU mengenai KUP ke dalam Prolegnas lima tahunan yang merupakan cerminan dari visi Nawa Cita. Seharusnya pemerintah konsisten saja dengan rencananya bukan malah tiba-tiba memasukkan RUU Pengampunan Pajak ini ke dalam Prolegnas Prioritas,” Ecky menambahkan.
