Infografis
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar mendesak kepada pimpinan partai menjatuhkan sanksi tegas terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto yang terlibat kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Preside atas upaya permintaan saham PT Freeport Indonesia.
"Agar seluruh pelanggaran etik bagi kader partai harus diberikan sanksi tegas," kata Ketua Forum Silahturahmi Daerah DPP Partai Golkar Provinsi Se-Indonesia Gusti Iskandar Sukma Alamsyah saat menggelar konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (9/12/2015).
Terkait kasus dugaan 'Papa Minta Saham' tersebut, Gusti menambahkan pihaknya juga meminta pimpinan partai untuk segera memecat Setya Novanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum.
"Selain dikenakan sanksi etik dalam lembaga perwakilan yang terhormat, maka meminta dan mendesak agar saudara Setya Novanto dipecat keanggotaannya dari partai Golkar, kata dia.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada Senin, (16/11/2015) lalu melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD atas dugaan pelanggaran etika. Setya dilaporkan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham PT Freeport kaitan perpanjangan kontrak karya.
Namun, dalam sidang MKD, Setya membantah tudingan tersebut. Dia menyatakan tidak pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham.
Sementara soal pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bukan inisiatifnya sebagai pimpinan DPR.
