Ahok: Soal Kasus Pencatutan, Jokowi Belum Marah

Selasa, 08 Desember 2015 | 18:17 WIB
Ahok: Soal Kasus Pencatutan, Jokowi Belum Marah
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (27/10/2015) di Balai Kota DKI, Jakarta. [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo sempat marah atas kasus dugaan pencatutan nama dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dalam hal perpanjangan kontrak PT Freeport.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai pernyataan Jokowi soal pencatutan namanya oleh Setya Novanto hanya bentuk kekecewaan, bukan marah yang berlebihan.

"Kalau menurut saya belum marah, saya binggung kenapa media koran Inggris sambil tulis furious. Saya kira itu bukannya marah yang sampai ya (geram)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/12/2015).

"Beliau marah saya tahu marah, tapi media jangan tulis seolah marahnya itu (sampai geram), tapi pasti marahlah. Wajar donk namnya dicatut minta saham," Ahok menambahkan.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menceritakan selama tiga tahun memimpin Jakarta bersama Jokowi ketika itu banyak melewati segala rintangan, salah satunya dari para pengusaha.

"Jujur saja saya tiga tahun dengan pak Jokowi disini, Jakarta godaannya lebih banuyak daripada jadi presiden, kalau kita bilang mau uang (pasti banyak). Tapi Pak Jokowi mau nggak terima deal dari penyusaha properti? (Nggak), ketemu aja enggak mau," jelas Ahok.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengungkapkan kemarahannya atas kasus dugaan pencatutan nama dirinya dan Wapres Jusuf Kalla.

"Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tidak boleh yang namanya lembaga itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga negara yang lain," kata Jokowi kemarin.

"Saya nggak apa-apa dikatakan presiden gila, presiden saraf, presiden koppig, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Nggak bisa! Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara," sambungnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI