Infografis
Suara.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, pemberian mahar kepada partai politik sampai saat ini masih terjadi walaupun Pemilu Serentak tanggal 9 Desember, akan digelar sebentar lagi.
Salang mengaku pernah merasakan hal itu saat ingin maju menjadi calon Bupati Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
"Ternyata tidak bisa dibohongi mahar politik itu memang ada. Saya berjanji kepada masyarakat di sana untuk membongkar kepada media," kata Salang saat ditemui dalam diskusi Pilkada Serentak Antiklimaks di Gado Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/12/2015).
Salang menambahkan, ketika itu dirinya harus membayar sejumlah uang hingga miliaran oleh dua partai politik yang bersedia mendukung. Namun karena sudah ada komitmen tak akan membayar mahar sepeser pun, dirinya pun memilih mundur.
"Kita sudah terus berteriak belasan tahun lalu, untuk menolak soal politik uang. Saya coba masuk dalam politik praktis, berhadapan dengan hal seperti itu, saya berfikir dan memutuskan untuk mundur," kata Salang.
Salang mengakui, sebenarnya saat itu ada seorang yang ingin membantu menalangi perrmintaan mahar politik dari partai. Tapi karena sudah berkomitmen sejak awal untuk tidak memberikan mahar, iapun teguh dengan rencananya.
"Kita akan putuskan, maju tanpa harus membayar parpol dalam bentuk apapun, kalau parpol ada yang meminta saya mundur," kata Salang.
Salang memutuskan mundur dari proses Pilkada Serentak di kota kelahirannya Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada bulan Juli silam. Salang ingin mengikuti semua proses Pilkada tanpa transaksi apapun termasuk mahar politik untuk meraup dukungan kursi partai politik.
