Infografis
Suara.com - Peserta Kongres Ke-29 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kota Pekanbaru meminta Polda Riau menyediakan 20 bus untuk mengangkut mereka pulang ke daerah masing-masing.
"Adik-adik HMI menelepon saya minta disediakan 20 bus untuk mereka pulang. Jumlahnya (bus) bisa bertambah seiring dengan makin banyak yang ingin pulang," kata Direktur Bimbingan Masyarakat Polda Riau Kombes Pol. Sugiyono di Pekanbaru, Senin (29/11/2015).
Ia mengatakan bahwa pihak kepolisian berusaha membantu kepulangan anggota HMI yang sudah selesai mengikuti kongres di Pekenbaru. "Semua tergantung pada pimpinan (Kapolda Riau), kami upayakan membantu mereka," katanya.
Kongres HMI di Kota Pekanbaru menjadi sorotan karena sempat terjadinya aksi perusakan fasilitas umum oleh oknum anggota HMI yang mengaku tidak mendapat fasilitas konsumsi dan akomodasi dari panitia pelaksana.
Selain itu, kongres itu juga menjadi sorotan karena dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau hingga mencapai Rp3 miliar.
Hingga Senin sore, pemulangan peserta HMI diwarnai demonstrasi. Ratusan anggota HMI menolak untuk dipulangkan ke daerah asal mereka, Sulawesi.
Dari pantauan Antara, sebanyak 10 bus di kawasan purna-MTQ yang akan membawa sekitar 406 mahasiswa penggembira tersebut ke Jakarta. Namun, ketika bus sudah mulai terisi dan hendak berangkat, tiba-tiba datang segerombolan mahasiswa HMI penggembira yang mengaku dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat menghentikan bus tersebut dan meminta penumpang untuk turun.
Mereka meminta bus tidak diberangkatkan karena terdapat delapan rekan mahasiswa asal Sulawesi yang saat ini ditahan di Mapolda Riau.
Keadaan makin memanas tatkala jumlah mahasiswa yang menolak dipulangkan makin banyak. Dengan pengeras suara mereka mendesak pihak kepolisian untuk membebaskan kedelapan rekan mereka yang ditahan setelah kedapatan memiliki senjata tajam.
Mereka mengancam jika rekan mereka tidak dibebaskan hari ini juga, akan melakukan pemblokiran jalan. Selain itu, dalam orasinya mereka juga mempertanyakan petugas kepolisian yang dianggap terlalu mencampuri jalannya kongres.
