Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan draf perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat setelah bertemu dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan hasil penyempurnaan KUA-PPAS telah selesai dilakukan. Ini setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penyisiran anggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Nah, sekarang eksekutif dan legislatif akan fokus membahas secara lebih rinci lagi KUA-PPAS karena persetujuan antara legislatif dan eksekutif," kata Djarot di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/11/2015).
Djarot berharap setelah DPRD DKI menerima draf perubahan KUA-PPAS 2016, para anggota dewan untuk segera menggelar rapat pimpinan di Badan Musyawarah untuk membahas jadwal pembahasan KUA-PPAS perubahan 2016. Mengingat DKI telah molor melakukan MoU KUA-PPAS.
"Maka dalam rapat pimpinan di Bamus mengagendakan hal itu dengan tempo sesingkat-singkatnya, tanpa melupakan aspek kehati-hatian dan ketelitian dalam Bamus karena ini menjadi tanggungjawab antara eksekutif dan legislatif," jelas Djarot.
"Kalau ditanya ini bukan untuk kepentingan eksekutif dan legislatif saja, tetapi lebih-lebih untuk kepentingan warga Jakarta. Kita sudah senang-senang bisa samaan bahwa anggaran kita betul-betul efisien dan efektif. Sehingga apa yang kita rumuskan bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik," tambahnya.
Ketika ditanya kapan target MoU KUA-PPAS akan ditandatangani antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI, Djarot tidak tahu kapan waktunya, sebab dikatakan Djarot masih perlu pembahasan antar kedua belah pihak. Hanya saja ia menegaskan total anggaran yang dibahas untuk dijadikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2016 sekitar Rp66 triliun.
"Tergantung dari rapat Bamus ini, tapi nanti kita akan lembur ya, bicara dengan teman teman di Banggar. Untuk anggaranya Rp66 sekian triliun untuk tahun depan," jelas mantan Wali Kota Blitar ini.
