Infografis
Suara.com - Mantan sekda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nurdin Lubis kembali dipanggil Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dari Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho ke anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.
"Yang bersangkuatan akan dimintai keterangan untuk tersangka GPN," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi,Senin (30/11/2015).
Ini bukan kali pertama mantan anak buah Gatot itu berhadapan dengan penyidik lembaga antikorupsi. Dia sudah beberapa kali dipanggil KPK, yakni pada 9 dan 24 November lalu.
Prediksinya, dia akan diminta keterangan soal aliran dana dari Pemerintah Provinsi Sumut kepada anggota DPRD. Sebagai pejabat tinggi di Sumut dia diduga tahu banyak soal kasus ini.
Kasus suap ke DPRD Sumut mencul ketika KPK menetapkan enam tersangka pada Selasa 3 November 2015. Mereka adalah Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut 2014-2019 Ajib Shah, Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Saleh Bangun, dan Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014: Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap dan Sigit Pramono Asri.
Suap diduga diberikan terkait beberapa hal. Uang tersebut mengalir untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD provinsi Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD provinsi Sumut tahun 2015.
Gatot yang diduga sebagai pemberi disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, kelima legislator yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
