Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis, dari hasil survei yang dilakukan pada masyarakat saat ini menyatakan bahwa institusi yang harus jadi fokus dan prioritas kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi adalah DPR, Kepolisian dan Pengadilan. Masyarakat menilai ketiga lembaga itu yang paling dulu dibersihkan oleh KPK dari praktik korupsi.
"Menurut masyarakat institusi yang paling dulu harus dibersihkan oleh KPK pertama adalah DPR 34,0 persen, kedua yaaitu Polri sebanyak 22,3 persen dan ketiga Pengadilan sebanyak 12,9 persen," kata Emerson Yuntho, peneliti ICW dalam konfrensi pers di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2015).
Sementara itu sektor yang paling banyak dianggap melakukan korupsi adalah di sektor perpajakan yakni sebesar 33,3 persen. Kemudian sektor paling korup berikutnya adalah penegak hukum 23,6 persen dan infrastruktur sebesar 15,2 persen.
Sedangkan pendidikan berada dipersingkat ke empat sektor yang harus menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi yakni 15,1 persen dan ke lima adalah sektor pelayanan sipil 7,8 persen.
"Masyarakat menilai sektor yang paling banyak korupsi adalah perpajakan," terangnya.
Dari survei itu juga menyebutkan mayoritas masyarakat sangat membutuhkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi di republik ini, yakni sebanyak 97,7 persen responden dari 1.500 responden di lima kota besar. Masyarakat memberi KPK nilai 7,8 dari skala O-10, sementara Kejaksaan 5,6 dan Kepolisian 5,3.
"Masyarakat juga menilai kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi lebih baik dibandingkan dua aparat lembaga penegak hukum lain, seperti Polri dan Kejaksaan," terangnya.
Survei dilakukan terhadap 1.500 responden dengan metode wawancara langsung, partially open question dengan teknik samping two stage random samping. Margin of error 2 persen sampai 3 persen dengan tingkat signifikansi 95 persen.
Kriteria responden berusia 17 tahun dengan harus ada keterwakilan perempuan dan laaki-laki dalam satu kelurahan yang berasal dari tiga RW berbeda. Survei dilakukan dalam kurun waktu 26 Oktober sampai 20 November 2015 di lima kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Medan.
