Infografis
Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan soal dugaan suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada mantan anggota DPR Fraksi Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, Kamis(26/11/2015).
"Kemarin (Selasa) saya izin," kata Winantuningtyastiti di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Patrice Rio Capella telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan menerima suap penanganan perkara dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kamis 15 Oktober 2015. Selain Rio, KPK juga menetapkan Gatot dan istri: Evy Susanti menjadi tersangka dalam kasus yang sama.
Saat ini kasus tersebut sudah masuk Pengadilan Tipikor.
Rio disangka melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara, Gatot Pujo dan Evy disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Kemarin (Selasa) saya izin," kata Winantuningtyastiti di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Patrice Rio Capella telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan menerima suap penanganan perkara dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kamis 15 Oktober 2015. Selain Rio, KPK juga menetapkan Gatot dan istri: Evy Susanti menjadi tersangka dalam kasus yang sama.
Saat ini kasus tersebut sudah masuk Pengadilan Tipikor.
Rio disangka melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara, Gatot Pujo dan Evy disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
