Infografis
Suara.com - Perdana Menteri Prancis Manuel Valls menyatakan sepihak jika Eropa tidak lagi kuat untuk menerima pengungsi asal Timur Tengah, yaitu Suriah, Irak dan Mesir. Para pengungsi adalah korban perang.
Hal itu dikatakan Valls dalam sebuah surat kabar Jerman Sueddeutsche Zeitung, Rabu (25/11/2015) pagi waktu setempat. Pernyataan ini dikeluarkan menjelang pertemuan antara Presiden Prancis Francois Hollande dan Kanselir Jerman Angela Merkel.
Penerimaan pengungsi perang sudah dialami Eropa sejak perang dunia II. Namun tahun ini yang terbesar, sampai 1 juta orang.
"Kami tidak dapat menampung lebih banyak pengungsi di Eropa, itu tidak mungkin," kata Valls.
Sementara Jerman sudah menyatakan membuka 'kran' pengungsi sejak September. Ini dilakukan sebagai misi kemanusiaan seperti yang ditekan oleh PBB.
Sementara Prancis salah satu negara yang membatasi pengungsi. Pemerintah sampai menyiapkan dana sampai 10 juta dolar AS untuk biaya keamanan. Mereka memperketat jalur perbatasan untuk menghalau pengungsi.
Sebelumnya, ketegangan terjadi, Minggu (22/11/2015) di perbatasan antara Macedonia dan Yunani. Menurut media lokal, sebanyak lebih dari 1.000 migran dari berbagai negara di Timur Tengah, Asia dan Afrika masih terdampar di lahan tak bertuan.
Selama beberapa hari belakangan, pasukan keamanan Macedonia hanya mengizinkan masuk ke negeri itu pengungsi dari negara tempat ada risiko keamanan, termasuk pengungsi dari Suriah, Irak dan Afghanistan.
Pengungsi lain dikategorikan sebagai "migran ekonomi" dan disarankan pulang ke Tanah Air mereka. Namun warga negara Pakistan, Sudan, Iran, Marokko, Bangladesh dan banyak negara lain menuntut agar mereka diizinkan singgah dalam perjalanan mereka menuju Eropa Barat dan tak berencana kembali ke negara mereka. Jumlah mereka semakin banyak.
Banyak migran memegang spanduk "Kami tak mau pulang". Sebagian melancarkan mogok makan sebagai protes atau berbaring di rel kereta di bawah cuaca dingin untuk menghalangi layanan kereta antara Macedonia dan Yunani, demikian laporan Xinhua di Jakarta, Senin pagi. Mereka menolak bantuan apa pun dari polisi atau organisasi kemanusiaan. (Xinhua/Antara/Reuters)
