Infografis
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan sepenuhnya kelanjutan dari hasil audit pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Nanti KPK berhak memutuskan akan memanggil siapa, untuk menetapkan tersangka atau saksi dulu itu menjadi wewenang KPK," kata Ahok usai diperiksa sekitar sembilan jam oleh auditor BPK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Ahok mengaku tidak ingat berapa kali ditanya oleh tim auditor BPK.
Juru bicara BPK RI, Yudi Ramdan, mengatakan pemeriksaan Ahok terkait pembelian lahan RS. Sumber Waras sudah sesuai mekanisme yang diatur undang-undang.
"Ini merupakan rangkaian permintaan dari lembaga penegak hukum yaitu KPK. Kita telah menjalankan tugas pemeriksaan investigasi dari pertengahan Agustus tahun ini. Hari ini rangkaian tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan," kata Yudi.
Sebelumnya, Ahok dilaporkan pengamat tata kota Amir Hamzah terkait dugaan kerugian keuangan daerah akibat pengadaan tanah RS. Sumber Waras senilai Rp191 miliar. Amier menyerahkan dokumen hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 kepada BPK.
Panitia Khusus Sumber Waras bentukan anggota DPRD DKI Jakarta juga telah menyerahkan hasil kerja pansus kepada KPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Jumat (30/10/2015).
"Nanti KPK berhak memutuskan akan memanggil siapa, untuk menetapkan tersangka atau saksi dulu itu menjadi wewenang KPK," kata Ahok usai diperiksa sekitar sembilan jam oleh auditor BPK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Ahok mengaku tidak ingat berapa kali ditanya oleh tim auditor BPK.
Juru bicara BPK RI, Yudi Ramdan, mengatakan pemeriksaan Ahok terkait pembelian lahan RS. Sumber Waras sudah sesuai mekanisme yang diatur undang-undang.
"Ini merupakan rangkaian permintaan dari lembaga penegak hukum yaitu KPK. Kita telah menjalankan tugas pemeriksaan investigasi dari pertengahan Agustus tahun ini. Hari ini rangkaian tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan," kata Yudi.
Sebelumnya, Ahok dilaporkan pengamat tata kota Amir Hamzah terkait dugaan kerugian keuangan daerah akibat pengadaan tanah RS. Sumber Waras senilai Rp191 miliar. Amier menyerahkan dokumen hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 kepada BPK.
Panitia Khusus Sumber Waras bentukan anggota DPRD DKI Jakarta juga telah menyerahkan hasil kerja pansus kepada KPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Jumat (30/10/2015).
