Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengaku marah dengan keputusan MKD yang akan meminta pendapat ahli bahasa untuk menafsirkan legal standing pelapor dalam kasus Ketua DPR Setya Novanto.
Kebanyakan anggota MKD berpendapat dalam Bab 4 Pasal 5 ayat tentang tata beracara MKD, tak disebut pejabat eksekutif bisa melaporkan anggota DPR.
Sementara, Setya dilaporkan Menteri ESDM Sudirman karena melakukan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
"Saya lagi marah ini," kata Junimart usai rapat MKD, Senin (23/11/2015).
Junimart menilai, tidak seharusnya MKD mempermasalahkan legal standing seorang pelapor. Sebab, menurutnya, setiap warga negara berhak melaporkan siapa saja anggota DPR yang melanggar kode etik ke MKD.
"Setiap orang siapa saja bisa melaporkan bahkan wajib melaporkan apabila ada kejahatan," kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Dalam pleno ini, dirinya tidak sepakat dengan pendapat kebanyakan anggota MKD. Karena kalah suara, Junimart pun mengalah dan mempersilakan MKD untuk berkonsultasi dulu dengan Pakar hukum mengenai beda tafsir pasal 5 ini. Namun dia meminta konsultasi dilakukan secepatnya.
"Saya minta besok segera kita berkonsultasi sehingga ini tidak tertunda lagi," kata dia.
Dia pun mengaku pesimis dengan rapat dengan ahli bahasa terkait masalah ini. Rapat dengar pendapat umum MKD dengan ahli bahasa akan digelar besok, Selasa (23/11/2015).
"Saya pesimis akan memanggil ahli bahasa hukum," kata Junimart.
