Infografis
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera melaporkan hasil penyisiran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2016 ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian, legislatif bisa segera membahas.
"Gubernur harus buat surat lagi ke kita. Ayo kita bahas lagi nih ke kita. Silakan. (Kalau) nggak ada surat kita nggak bahas," kata Prasetio di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Seperti diketahui, akibat proses penyisiran yang dilakukan Ahok penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS 2016 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta ditunda. Harusnya MoU diteken hari ini.
"Sekarang kelihatan kan mana yang bener dan yang nggak bener. Yang bikin terlambat siapa?" katanya.
Prasetio minta nanti pemerintah jangan menyalahkan dewan kalau sidang paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 molor dari agenda 30 November 2015.
"Kalau misalnya pengesahan terlambat itu bukan salah dewan. Karena dewan juga nggak dihargai. Mereka udah bahas KUA-PPAS eh diubah lagi. Kita kerja dari pagi sampe malam tahu tau diubah lagi. Saya tetep nunggu surat. Kalau nggak ada ya nggak bisa," kata Prasetio.
Ahok senagaja menyisir langsung proses penyusunan anggaran yang dilakukan SKPD karena dia curiga ada permainan di sana. Selama penyisiran, Ahok menemukan dana-dana fantastis dan tidak masuk akal yang kemudian dia coret.
Salah satunya terjadi di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Setelah mencermati, Ahok mengaku sangat tidak puas dengan penyusunan anggaran di instansi tersebut.
"Udah gue (saya) coretin (anggaran yang tidak masuk akal). Ngaco juga itu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Ahok menilai alokasi anggaran perbaikan sekolah tidak ada masalah. Tapi, dia minta agar perbaikannya dilakukan dalam skala besar dan harus dikerjakan kontraktor yang benar.
"Jadi sekali lelang puluhan miliar sampai Rp100 miliar bila perlu. Kalau dipecah sampai ratusan pemborong, itu satu orang pakai 5-10 perusahaan itu. Itu yang terjadi kemarin, kacau balau," kata Ahok.
Ahok juga menyoal dengan masih adanya anggaran khusus untuk membayar tenaga honor.
"Yang masalah kegiatan honornya dimainin. Ternyata dia masih masukin. Pakai nama apa tahu nggak? Tenaga ahli programmer. Apa? Itu buat scanner," kata Ahok.
Ahok mengungkapkan untuk mengerjakan satu program saja, tenaga ahli bisa dibayar Rp400 ribu. Dan tentu saja nilainya akan sangat besar kalau mengerjakan sejumlah program.
"Anak saya sembilan tahun bisa lakukan. Gila. Seolah-seolah ini orang ada di semua lokasi. Dihitung-hitung satu orang bisa dibayar kerja empat hari Rp12 juta," kata Ahok. "Saya bilang gila aja. Ada yang kerja enam hari dibayar Rp57 juta. Terus begitu saya tekan angka kayak gitu, dia tipuan matematikanya, dia pikir saya nggak pelototin satu-satu."
