Infografis
“Tidak ada pencabuatan izin untuk PT GAL,” kata Gerek kepada saat berbincang di ruangan kepala dinas, awal Oktober lalu.
Dia juga mengakui kalau Pemda tak punya kemampuan untuk mengawasi 24 jam, jika betul ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan sawit terkait dengan penggunaan kawasan hutan lindung menjadi kebun sawit.
“Kami hanya berfungsi administratif saja menulis surat peringatan, mestinya polisi yang bertindak kalau ada pelanggaran,” lanjutnya.
Sementara soal PT. KLM yang menanam di lokasi lahan rehabilitasi eks PLG, kedua pejabat Pemda itu hanya menyebut kalau perkebunan itu berdiri di lahan Area Penggunaan Lain (APL) yang dikuasai Pemda.
“Itu kan APL, punya pemda jadi terserah bupati mau untuk apa digunakan,” katanya.
Alasan pemberian izin untuk PT. KLM sendiri disebut untuk meningkatkan perekonomian warga setempat dan pundi-pundi pemerintah daerah.
Tapi apa betul warga Mantangai Hulu membutuhkannya?
Noorhadie Karben malah berharap sebaliknya, dia memilih ada pengembalian fungsi hutan. Sebab katanya sejak kebun sawit mengepung kampungnya, kebakaran jadi kerap terjadi. Ditambah gagalnya dua proyek bermodal jumbo rehabilitasi lahan gambut dengan dana asing.
“Dari sisi kesehatan saja dulu, kalau terbantu, tidak mungkin kita merasakan asap seperti sekarang. Artinya kalau proyek rehabilitasi berjalan bagus, tentu tidak ada kebakaran dan masyarakat pasti merasakan manfaat,” tegas Noorhadie sambil menghempaskan dahan yang gagal digunakan untuk memadamkan api di lahan gambut.
Menjelang sore, kami kembali ke kampung. Lahan di belakang kami makin berasap, mendung palsu menyertai.
