Infografis
Suara.com - Pengamat Ekonomi Ichsanudin Noorsy meminta DPR untuk menggunakan hak interpelasi kepada Presiden yang diteruskan ke Menteri ESDM Sudirman Said terkait pencatutan nama dan kontrak Freeport.
Hal itu terkait laporan Sudirman yang membawa bukti rekaman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan tudingan Ketua DPR Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk perpanjangan operasi PT. Freeport Indonesia.
"Interpelasi saja Sudirman Said, gunakan hak bertanya itu. Harus tegas karena motifnya ada kontrak politik ekonomi yang sangat luar biasa," kata Ichsanudin,
Hak interpelasi ini, menurut Ichsanudin, bisa mengungkap kebenaran soal pencatutan nama Jokowi-JK dalam kasus ini. Tujuannya, supaya kasus ini terbuka.
"Arahnya adalah presiden menyelamatkan kondisi politik di Indonesia dan menyelamatkan harkat martabat bangsa dalam kancah multi nasional corporation," kata dia.
Ichsanudin menduga, dalam kasus ini melibatkan praktik-praktik intelijen. Apalagi, dalam rekaman ini melibatkan petinggi PT. Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin.
"Dalam konvensi Jenewa, sebetulnya praktik-praktik tersebut tidak boleh dipakai, Karena tidak cocok dalam percaturan internasional. Nah interpelasi ini supaya harkat martabat kita tidak dipermalukan," ujar Ichsanudin.
