Infografis
Pengamat ekonomi Faisal Basri menegaskan perlunya keberanian dari Pansus Pelindo II DPR untuk meminta keterangan dari Komite Pemantau Resiko dan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II agar kasus ini tetap fokus pada semangat transparansi dan anti korupsi.
“Agar keadilan dan keterbukaan yang disuarakan Pansus di DPR sejalan dengan semangat transparansi dan anti korupsi, Pansus harus memanggil dan meminta keterangan Komisaris Utama dari Pelindo II Tumpak Panggabean, mantan Ketua KPK,” tegas pria yang juga menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Selasa (17/11/2015).
Menurut Faisal, jika memang Pansus memiliki niat serius dan profesional maka orang-orang di Komite Pemantau Resiko atau Oversight Committee (OC) Pelindo II seperti Erry Riyana Hardjapamekas, selain Komisaris Pelindo II, sebaiknya dimintai keterangan dalam hal persetujuan perpanjangan kerja sama layanan antara PT Pelabuhan Indonesia II dan Hutchison Port Holding (HPH) untuk pengelolaan terminal Jakarta International Container Terminal (JICT).
Dengan memanggil Komisaris yang mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, jelasnya, maka Pansus bisa meminta keterangan pada orang yang ditunjuk untuk mengawasi kegiatan di Pelindo II. “Sejauh ini yang dipanggil Pansus justru mantan Komisaris Pelindo II yang tidak memiliki kompetensi dalam kasus tersebut."
Sementara itu, dengan melakukan pemanggilan Oversight Committee (OC), Faisal menilai Pansus akan dapat dengan gamblang mengetahui bahwa manajemen Pelindo II telah memiliki niat untuk melakukan upaya menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.
"Di Indonesia keberadaan OC hanya diwajibkan pada industri perbankan karena tingginya risiko yang melekat pada aktivitas bisnis perbankan. Jadi kalau Pelindo II yang urusannya logistik sampai memiliki OC artinya manajemen Pelindo mau menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Panggil dan minta keterangan OC dan Komisaris dong,” ujarnya.
Komite Pemantau Resiko atau Oversight Committee (OC) untuk menilai kontrak baru HPH untuk pengelolaan JICT tersebut dibentuk Pelindo II pada 1 Februari 2013. Komite ini beranggotakan sejumlah tokoh independen yang dilibatkan untuk pengawasan pembangunan megaproyek Terminal Kalibaru dan proses perpanjangan kerja sama pengelolaan PT JICT.
Tim OC Pelindo II dipimpin oleh mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas beranggotakan mantan pimpinan KPK Chandra M. Hamzah, analis finansial senior Lin Che Wei, Ketua Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia (TII) Natalia Soebagjo hingga pengacara senior di bidang finansial, pasar modal dan pembangunan infrastruktur Ahmad Fikri Assegaf dan pengamat ekonomi Faisal Basri.
“Kalau Pansus masih yakin Pelindo II bermasalah, sama saja menuding orang-orang yang selama ini bergerak untuk melawan korupsi dan memperjuangkan keterbukaan tutup mata. Ibu Ketua Pansus, itu kan kawan mas Teten Masduki yang aktivis TII. Kawan kami juga," tutur Faisal Basri seraya tersenyum.
