Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang menginginkan sidang kasus Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk minta saham PT. Freeport Indonesia digelar secara terbuka agar transparan dan publik mengetahuinya.
"Caranya bagaimana? Ini kan masyarakat juga mengontrol pekerjaan MKD. Kalau disebutkan itu akan mengintervensi. MKD tidak bisa diintervensi. Maka saya bilang tolong kawal kami di MKD itu maksudnya," kata Junimart di DPR, Jumat (20/11/2015).
Pernyataan Junimart untuk menyikapi Partai Golkar yang meminta bantuan anggota Fraksi Golkar yang berada di dalam Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menangani kasus Setya Novanto agar tetap sesuai koridor.
"Kedua kita berharap persidangan ini terbuka untuk umum agar tidak bisa diintervensi. Kalaupun ada orang yang bermaksud untuk itu," katanya.
Junimart yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan menegaskan Mahkamah Kehormatan akan menangani kasus Setya Novanto secara obyektif. Dia tidak mempermasalahkan adanya kader Partai Golkar yang berada di Mahkamah Kehormatan.
"Filosofinya, MKD memutuskan sesuai dengan obyektifitas. Harus membuang kepentingan-kepentingan dari fraksi. Itu sumpahnya. Jadi kalaupun ada misalnya anggota yang punya kepentingan sama fraksi saya kira tidak tempatnya dia di MKD," kata dia.
"Makanya saya mengusulkan sebenarnya di MKD itu, para anggota DPR yang tidak masuk di komisi-komisi lain, jadi dia murni di MKD sajalah. Biar kita tidak konflik di sana. Jadi anggota pimpinan MKD juga tidak boleh menjadi komisi atau bagian dari BURT jadi murni saja," kata Junimart.
