Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo diagendakan menghadiri Musyawarah Lembaga Masyarakat Adat, Papua, yang akan digelar di Jayapura, akhir November 2015.
Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya mengatakan kehadiran Presiden Jokowi dalam Musyawarah Lembaga Masyarakat Adat Papua untuk memperkuat komitmen mengedepankan pendekatan adat dalam menyelesaikan masalah Papua, tidak lagi mengedepankan pendekatan keamanan sebagaimana yang selama ini dilakukan.
“Dengan pendekatan tersebut pemerintah telah membuka ruang dialog bagi semua komponen masyarakat Papua, termasuk bagi Kelompok Sipil Bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka,” kata Lenis di ruang kerjanya, dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (20/11/2015).
Lenis menilai pendekatan adat yang melibatkan semua pihak merupakan jalan terbaik untuk perdamaian di Papua. Melalui pendekatan adat tersebut, lanjut Lenis, berbagai persoalan pembangunan seperti masalah tanah hak ulayat, kegiatan ekonomi serta percepatan pembangunan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dana Otsus
Mengenai tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden, Lenis Kagoya mengatakan sejak diangkat pada 5 Mei 2015 telah menyusun konsep pembangunan Papua yang melibatkan masyarakat adat dalam tahapan pembangunan yang berkesinambungan.
Lenis menegaskan rekomendasi program yang ia susun tersebut tentunya berasal dari perspektif dan kebutuhan masyarakat adat. Ia memberi contoh keinginan masyarakat untuk menerima dana Otonomi Khusus.
“Dana Otsus sudah 14 tahun berjalan, tinggal sisa 11 tahun lagi. Dana sisa ini, kalau bisa dibagi saja. Untuk agama diberikan 2 persen, jangan sampai mereka tidak dapat. Dua persen untuk adat, dimana ada adat dan Lembaga Masyarakat Adat yang bisa membantu. Pejuang pepera juga dikasih uang Otsus itu, sehingga turut menikmati dana Otsus,” kata Lenis.
Ia juga mendukung gagasan agar dana otsus juga bisa dibagikan kepada pengusaha asli Papua sebagai modal usaha.
“Dua persen ditaruh di bank tanpa jaminan, sehingga orang asli Papua yang punya perusahaan harus dibantu, dilatih dan dibina. Pemerintah pegang 2 -10 orang pengusaha Papua, pasti bisa sukses,” papar Lenis.
