Infografis
Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia Tommy Legowo menilai partai politik bersikap pasif terkait kasus Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto. Setya Novanto dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat minta saham PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan andil dalam perpanjangan kontrak karya.
"Kursi di DPR milik partai politik, tapi sampai saat ini mereka diam semua, itu sepertinya mereka setuju kader melakukan seperti itu," kata Tommy Legowo di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2015).
Menurut Tommy sikap diam partai politik atas kasus tersebut semakin menunjukkan adanya ketidakberesan. Menurut Tommy yang dilakukan DPR saat ini sudah di luar ekspektasi masyarakat. Pimpinan DPR, katanya, bekerja melampaui kewenangan dan melanggar kode etik.
"Kalau situasinya seperti itu, maka artinya bandit-bandit itu ada dalam partai politik itu sendiri," kata dia.
Tommy berharap betul Mahkamah Kehormatan Dewan menyelesaikan masalah ini, kalau terbukti melanggar etika, sudah tepat keputusan mencopot Setya Novanto dari kursi Ketua DPR.
Menurut Tommy inilah momentum bagi MKD untuk menunjukkan bahwa mereka serius dan tidak bisa diintervensi. Pasalnya, menurut Tommy, dalam kasus sebelumnya, kasus pertemuan Setya Novanto dan Fadli Zon dengan pengusaha Amerika Serikat Donald Trump, MKD hanya memberikan teguran ringan.
"Kalau MKD mau jadi pahlawan, ini saatnya, tapi kalau dia juga mau jadi bandit, berarti dia tidak akan serius menyelesaikan kasus ini," kata dia.
"Kursi di DPR milik partai politik, tapi sampai saat ini mereka diam semua, itu sepertinya mereka setuju kader melakukan seperti itu," kata Tommy Legowo di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2015).
Menurut Tommy sikap diam partai politik atas kasus tersebut semakin menunjukkan adanya ketidakberesan. Menurut Tommy yang dilakukan DPR saat ini sudah di luar ekspektasi masyarakat. Pimpinan DPR, katanya, bekerja melampaui kewenangan dan melanggar kode etik.
"Kalau situasinya seperti itu, maka artinya bandit-bandit itu ada dalam partai politik itu sendiri," kata dia.
Tommy berharap betul Mahkamah Kehormatan Dewan menyelesaikan masalah ini, kalau terbukti melanggar etika, sudah tepat keputusan mencopot Setya Novanto dari kursi Ketua DPR.
Menurut Tommy inilah momentum bagi MKD untuk menunjukkan bahwa mereka serius dan tidak bisa diintervensi. Pasalnya, menurut Tommy, dalam kasus sebelumnya, kasus pertemuan Setya Novanto dan Fadli Zon dengan pengusaha Amerika Serikat Donald Trump, MKD hanya memberikan teguran ringan.
"Kalau MKD mau jadi pahlawan, ini saatnya, tapi kalau dia juga mau jadi bandit, berarti dia tidak akan serius menyelesaikan kasus ini," kata dia.
