Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut dalam rekaman percakapan antara Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto, pengusaha minyak berinisial R, dan pimpinan PT. Freeport Indonesia dalam pembicaraan perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Koodinator Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad menilai seharusnya Luhut bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian apabila tidak berhubungan dengan kasus yang tengah dialami Novanto. Sebab menurutnya, apabila Luhut tidak menindaklanjuti hal tersebut ke ranah hukum maka yang ditimbulkan adalah pernyataan di masyarakat.
"Menurut saya Luhut Binsar Pandjaitan kalau tidak berkaitan dengan skenario perpanjangan freeport sebaiknya memberikan laporan pada polisi atas dugaan pencatutan nama beliau. Atau upaya tindak pidana penipuan. Luhut harus sampaikan itu pada polisi. Kalau tidak Luhut akan menyisakan pertanyaan besar di publik," kata Chalid di sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Dia juga menilai sikap Luhut yang tidak mempermasalahkan soal pencatutan namanya itu bisa menimbulkan spekulasi Luhut juga terlibat dalam skandal kasus percaloan saham Freeport. Dia pun meminta Presiden Joko Widodo melakukan tindakan tegas untuk memecat Luhut agar polemik kasus ini bisa terang benderang.
"Ini bisa menimbulkan spekulasi bahwa Luhut terlibat perbincangan perpanjangan Freeport. Saya kira Presiden harus tegas berani memberhentikan Luhut. Ini penting agar Jokowi berani memutus mata rantai mafia tambang di Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, mantan Direkturr Eksekutir Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ini juga berharap pemerintah bisa menelusuri peran pengusaha minyak berinisial R yang dianggap sebagai mafia tambang. Dia berharap pemerintah benar-benar serius untuk mengungkap kasus ini.
"Ada Riza Chalid yang namanya sering disebut bagian tata kelola minyak dan sekarang masuk pertambangan. Ini harus diselidiki apa peran dia. Praktik mafia itu harus dihentikan. Kalau tidak dominasinya akan terus membesar," katanya.
Sebelumya, Luhut mengaku tidak merasa dicemarkan nama baiknya. Meski disebut-sebut dalam transkrip rekaman percakapan antara Novanto, pengusaha minyak berinisial R, dan pimpinan PT. Freeport Indonesia dalam pembicaraan perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia.
Luhut mengklaim tidak pernah ikut pertemuan dengan petinggi PT. Freeport Indonesia. Percakapan tersebut diduga berlangsung di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015. Mereka membicarakan perpanjangan kontrak karya Freeport yang bakal berakhir 2021.
Dalam permbicaraan tersebut, politisi berkuasa di DPR tersebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengaku sudah bertemu Presiden untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak Freeport. Politisi tersebut yakin masa kontrak Freeport segera disetujui pemerintah untuk diperpanjang. Sebagai imbalan, politisi ini minta saham Freeport untuk Presiden sebesar 11 persen dan untuk Wakil Presiden sembilan persen. Dia sendiri minta bagian 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Paniai, Papua.
