Infografis
Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan belum mau mengumumkan nama politisi DPR yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said karena menjual nama Presiden Joko WIdodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke PT. Freeport Indonesia untuk mencari keuntungan pribadi lewat perpanjangan kontrak karya.
"Tanya Sudirman Said saja, saya tidak dalam kapasitas menjawab," ujar Junimart di DPR, Senin (16/11/2015).
Junimart mengatakan MKD punya waktu 14 hari untuk memverifikasi laporan Sudirman.
Kelanjutan penanganan kasus, katanya, akan ditentukan hasil verifikasi. Verifikasi pertama dilakukan kepada politisi DPR yang dilaporkan Sudirman.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan menambahkan Sudirman telah menyerahkan barang bukti berupa transkrip rekaman kepada MKD. Transkrip tersebut sudah dibuat menjadi tulisan yang terdiri dari tiga lembar. Itu merupakan transkrip percakapan tiga orang..
"Kita harapkan Sudirman Said sesegera mungkin berikan rekaman aslinya," ujar Junimart.
Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul memberikan petunjuk penting mengenai identitas politisi DPR yang dilaporkan Sudirman ke MKD. Ruhut menyebutnya sebagai "komandan" anggota dewan.
"Ya kalian tahulah komandan itu. Ya kan kalian tahu komandan kami siapalah kan kalian tahu," ujar Ruhut di DPR, Senin (16/11/2015).
Meski didesak untuk menyebut siapa komandan anggota DPR itu? Ruhut tidak mau menyebutnya.
Hanya saja, Ruhut mengatakan informasi ini dia dapatkan dari bukti yang dimasukkan untuk laporan yang dibawa Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Kalian juga sudah tahulah. Aku aja tahu apalagi kalian," ujarnya.
Usai melapor ke MKD, Sudirman mengatakan politisi tersebut tak hanya menjanjikan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, tapi juga meminta saham proyek listrik yang akan dibangun di Timika.
Sudirman menambahkan polisi tersebut juga meminta PT. Freeport Indonesia menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut.
"Kita memiliki bukti-bukti dan laporannya. Mereka (politisi) meminta saham 49 persen, kemudian 51 persen yang di investasi Freeport dan Freeport juga meminta membeli tenaga listriknya," kata Sudirman.
Tidak hanya, kata Sudirman, politisi tersebut juga meminta agar Freeport memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Saham yang diminta 11 persen akan diserahkan kepada Presiden dan sembilan persen diserahkan kepada Wapres," kata Sudirman.
Presiden dan Wakil Presiden, kata Sudirman, sudah mengetahui soal ini.
"Presiden dan wapres marah soal ini," katanya.
