Nyalon Lagi, Kekayaan Risma 'Hanya' Rp1,8 Miliar

Esti Utami Suara.Com
Kamis, 12 November 2015 | 18:05 WIB
Nyalon Lagi, Kekayaan Risma 'Hanya' Rp1,8 Miliar
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pasangan Calon Wali Kota Surabaya Rasiyo-Lucy (PAN dan Demokrat) dan Risma-Whisnu (PDIP) membeberkan harta kekayaannya pada acara Pembekalan dan Deklarasi Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada se-Jatim, yang digelar KPK dan KPU Jatim di auditorium Rektorat Unesa, Kamis (12/11/2015).

"Calon kepala daerah yang kaya belum tentu bersih, begitu juga calon kepala yang hartanya minim juga belum tentu bersih dari korupsi," kata Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Airin Martanti.

Menurut dia, pihaknya bersama masyarakat LSM, agama dan komunitas di Surabaya sudah mendeklarasikan diri untuk memilih calon kepala daerah yang bersih dan yang tidak pernah tersangkut masalah hukum.

"Kita mengajak elemen masyarakat ikut serta mengawasi kepemilikan harta kekayaan penyelenggaraan negara, baik kepala daerah di tingkat pusat maupun daerah," katanya.

Cawali Rasiyo mengumumkan memiliki kekayaan sebanyak Rp7.750.262.898, sedangkan, pasangannya Lucy Kurniasari memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari Rasiyo yakni mencapai Rp12.913.000.000.

Lalu Cawali Tri Rismaharini melaporkan kekayaannya yang jumlahnya jauh lebih sedikit, baik dari Rasiyo maupun Lucy. Risma mengatakan, kekayaannya per tanggal 23 Juli 2015 lalu hanya sebesar Rp1.832.477.524. Sementara itu Whisnu Sakti Buana melaporkan kekayaannya hingga Rp20.527.116.750.

Saat ditanya, apakah dirinya telah menggunakan uangnya untuk membayar mahar kepada PDIP untuk pencalonannya, Risma buru-buru membantahnya.
"Kita di PDIP itu tidak pernah dikenakan biaya sama sekali untuk mahar," ujarnya.

Risma berharap KPK juga turut aktif menjadi pihak yang melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap fenomena politik uang dalam pilkada.

"Kalau tidak, hal ini akan menurunkan kualitas penyelenggaraan pilkada," ujar Risma.

Terkait gratifikasi, saat menjadi Wali Kota Surabaya, Risma punya cara agar tidak terjerat kasus gratifikasi. Cara yang dia lakukan itu, di antaranya membuat sistem di mana semua orang tidak bisa berhubungan langsung dengan dirinya, dan menerapkan standar yang telah disepakati dunia internasional.

"Saya juga menghindari pertemuan langsung dengan pihak-pihak, seperti investor guna membentengi diri dan mencegah celah gratifikasi," ujarnya.

Sementara Whisnu menyatakan semua kekayaannya itu bisa dipertanggungjawabkan perolehannya. Whisnu menegaskan dirinya tidak akan mengandalkan kekuatan uang untuk memenangkan Pilkada Surabaya.

"Semuanya berasal dari kesolidan kader, dan kecintaan warga kepada Bu Risma," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI