Infografis
Suara.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti belum mendapatkan laporan ada politisi yang menjual nama Presiden Joko Widodo untuk meminta saham PT. Freeport terkait perpanjangan kontrak karya. Ada politisi minta saham Freeport pertamakali dilontarkan Menteri ESDM Sudirman Said.
"Belum ada laporan," kata Badrodin di gedung Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015).
Ketika ditanya apakah Kapolri siap menindaklanjuti kalau ada laporan, dia hanya menjawab secara normatif.
"Belum ada laporan, tunggu," kata Badrodin sambil bergegas masuk ke mobil dinas.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh meminta Komisi Pemberantasan Korupsi proaktif dengan mengusut siapa politisi yang dimaksud. Partai Nasdem, kata Paloh, mendukung penuh pengusutan kasus tersebut.
"Saya pikir KPK harus masuk itu, kalau perlu dipanggil-panggil (politisi). Kasus ini harus diusut tuntas, dan Nasdem akan mendukung sepenuhnya," kata Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2015).
Kasus ini, kata Paloh, harus diusut agar partai politik transparan.
Untuk mengusutnya, Paloh menyarankan KPK untuk meminta keterangan para petinggi partai politik.
"Nasdem sudah ikut (petingginya kena kasus kasus korupsi), kalau ada petinggi partai lain dipanggil KPK saya pikir ya bagus juga ramai-ramai transparansi," ujarnya.
Paloh yakin ketika seorang menteri berani menyatakan hal seperti itu tentu punya alasan kuat. Paloh yakin itu benar.
"Pak Sudirman Said kalau kasih statement saya yakin tentu sudah pikir baik-baik," katanya.
Paloh juga berharap Sudirman bersedia mengungkap siapa politisi yang bermain jelang masa penghabisan masa kontrak Freeport.
"Ini kalau nggak terungkap nanti dikira ada yang main mata. Masalah ini harus jadi tugas utama, kalau nggak ada yang proaktif, kami yang proaktif, karena sudah masanya," katanya.
