Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana (Lulung) menilai sikap lembaga Indonesia Corruption Watch tendensius terkait langkah melaporkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta, EDN, ke Majelis Kode Etik BPK RI.
"Tendensius dan tidak independen, ada apa dengan ICW? ICW tidak lagi jadi harapan masyarakat Jakarta, dan masyarakat Indonesia," kata Lulung, Kamis (12/11/2015).
Menurut Lulung saat ini ICW tidak lagi berada di jalan pemberantasan korupsi.
Ia mempertanyakan kenapa ICW tidak bersuara atas kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras di Jakarta Barat. BPK, katanya, menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar dalam kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras.
"Lebih baik ICW tetap independen, ICW tobat, tobat ICW. Balik lagi ke asal muasal," kata Lulung.
"Yang sekarang-sekarang ini (ICW) tidak independen. Suruh tobatlah, independenlah. Kan ICW jadi harapan masyarakat," Lulung menambahkan.
Lulung mengharapkan ICW juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus pengadaan lahan untuk RS. Sumber Waras.
"Nggak bisa dibilang dong gubernur itu bersih, Ahok bersih tidak bisa dibilang. Kan harus diuji dong, kan masih beberapa tahun lagi tuh Ahok jadi gubernur," katanya.
Kecurigaan ICW bermula pada 2005, ketika lahan di tengah area TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur, seluas 9.618 meter persegi dibeli EDN dari warga setempat.
Tak lama kemudian, EDN menawarkan tanah tersebut ke Pemerintah Provinsi DKI. Tapi, pemerintah menolaknya karena lahan masih berstatus sengketa.
