Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Publik Virtue Insititut, Resa Temaputra, mengatakan pilkada serentak di sepuluh daerah diikuti petahana. Di daerah-daerah itu terjadi lonjakan penggunaan dana hibah, namun tidak disebutkan apakah kenaikannya terkait dengan pilkada atau tidak.
"Informasi anggaran yang kita dapat dari KPU dan Seknas Fitra. Dua website ini kita tahu siapa petahana di pilkada 2015 dan adanya lonjakan dana hibah dan APBD dibanding 2014," ujar Resa dalam jumpa pers di Media Center, Jakarta, Senin (9/11/2015).
Satu, di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, diikuti calon bupati Aswad Sulaiman. Di daerah ini terjadi kenaikan dana hibah dan bansos 1.884 persen dengan total Rp4, 837 miliar.
Dua, di Kabupaten Bangka Selatan diikuti calon Bupati Jamro H. Jalil. Kenaikan dana hibah mencapai 601,5 persen atau sebesar Rp16, 801 miliar.
Tiga, di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, diikuti calon Bupati Kharuddin Syah. Di daerah ini ada kenaikan 432,9 persen atau Rp29,511 miliar.
Empat, di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, diikuti calon Bupati Irhami Ridjani dengan kenaikan 270,7 persen atau Rp33,829 miliar.
Lima, di Kabupaten Seluma, Bengkulu, dengan calon bupati Bundra Jaya dengan kenaikan 213 persen atau Rp12, 747 miliar.
Enam, di Kota Pematang Siantar dengan calon wali kota petahana, Hulman Sitorus. Di daerah ini mengalami kenaikan 180,9 persen atau Rp13,031 miliar.
Tujuh, di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dengan calon wali kota petahana, Asafri Jaya Bakri. Di sini naik sebesar 169 persen atau Rp7, 366 miliar.
Delapan, di Kabupaten Pesawaran dengan calon bupati petahana Aries Sandi, dana bansosnya naik 168,4 persen atau Rp19,775 miliar.
"Untuk Kota Manado yakni calon wali kota petahana G. S. Vicky Lumentut memiliki kenaikan 167,9 persen atau Rp55,935 Miliar serta Syamsudin A. Hamid, calon Bupati Pangkajene di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan 159,4 persen atau Rp 13,258 miliar," kata Resa.
Reza berharap Panwaslu sebagai badan pengawas pemilu memonitor jalannya pilkada agar berlangsung fair.
"Kedepan kita minta Panwaslu untuk melakukan pengawasan ekstra," kata dia.
