Infografis
Suara.com - Pendukung Aung San Suu Kyi yakin partai mereka akan memperoleh kemenangan besar dalam pemilihan umum multipartai yang digelar pada hari Minggu (8/11/2015). Pemilihan umum tersebut merupakan pemilu multipartai pertama dalam 25 tahun terakhir.
Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi diprediksi akan memperoleh suara terbanyak. Sebanyak 30 juta pemilik hak suara di Myanmar akan memilih ribuan kandidat yang akan duduk di parlemen dan perwakilan daerah.
"Kami memimpin pengumpulan suara namun kami belum yakin bahwa kami akan memenangkan dua per tiga kursi di Parlemen agar kami dapat membentuk pemerintahan independen tanpa perlu membentuk koalisi," kata pejabat senior sekaligus juru bicara NLD, Han Tha Myint.
Badan pemilihan umum Myanmar akan mengumumkan hasil pemilu pada hari Senin (9/11/2015) ini. Kendati demikian, hasil keseluruhan secara nasional baru akan terlihat Selasa besok.
Pemilihan umum multipartai ini dipandang sebagai langkah besar dalam perjalanan panjang Myanmar mengadopsi demokrasi. Selama ini, Myanmar terkungkung oleh kediktatoran militer yang membuatnya menjadi negara paria atau terkucil dari dunia internasional selama bertahun-tahun.
Apapun hasilnya, Myanmar tengah menuju periode ketidakpastian. Belum dapat diprediksi, bagaimana Suu Kyi dan petinggi partai lainnya dapat bernegosiasi soal pembagian kekuasaan di tengah negara yang masih didominasi kekuasaan militer tersebut.
Kendati diprediksi menang besar, sejak awal pemilu, Suu Kyi sudah dijegal dengan hambatan yang teramat besar. Betapa tidak, penguasan militer Myanmar sudah merancang sebuah undang-undang yang mengharuskan agar seperempat kursi parlemen diperuntukan bagi anggota dari angkatan bersenjata.
Agar mampu membentuk pemerintahan dan memilih presiden sendiri, partai pimpinan Suu Kyi, entah sendiri maupun membentuk koalisi dengan partai lain, memenangkan dua pertiga dari jumlah kursi yang diperebutkan. Saingan terberat NLD adalah Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang dibentuk oleh pemerintahan junta militer di masa lalu dan dipimpin oleh pensiunan perwira militer. (Reuters)
