Infografis
Suara.com - Perlu gelaran Musyawarah Nasional (Munas) baru untuk penyelesaian masalah dualisme Golkar. Hal itu menanggapi masalah dualisme Golkar yang tidak berujung di ranah hukum.
Ketua DPP Golkar Munas Jakarta Dave Laksono sekaligus Putra dari Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono ini mengatakan hal itu perlu dilakukan supaya konflik Golkar tidak berkepanjangan.
"Saya berbicara di sini bukan sebagai putra dari salah satu tokoh, saya di sini sebagai kader Golkar. Saya berharap kita kembali menggelar munas. Kita harus junjung demokrasi," kata Dave dalam diskusi di kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (8/11/2015).
Dave mengatakan dalam Munas ini nantinya siapapun boleh mencalonkan diri untuk mempersatukan Golkar. Dengan syarat, Munas ini digelar demokratis dan bisa diterima seluruh kalangan.
"Kita harus kasih kesempatan buat siapapun yang mau maju. Pak Ical, Pak Agung silahkan kembali maju. Atau Pak JK (Jusuf Kalla) ingin maju juga silahkan. Asalkan demokratis," ujarnya.
Lebih lanjut, Dave mengatakan Golkar harusnya lebih mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan kelompok. Dia berharap seluruh kader bisa lebih bijak untuk menyelesaikan konflik tersebut.
"Golkar harus kembali, Golkar harus mementingkan kepentingan rakyat," pungkasnya.
Hadir dalam diskusi ini, Wakil Ketua Umum Golkar Munas Jakarta Yorrys Raweyai mengatakan, dua kubu sebenarnya sudah siap untuk digelar Munas baru. Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie, kata Yorrys, juga setuju usulan itu untuk mempersatukan Golkar.
"Dari dulu dia (Aburizal) bilang kan mau, yang bilang nggak mau siapa? Yang bilang dia nggak mau, siapa? Orang kalau tidak mengerti organisasi, yaitu, penyelesaiannya dengan Munas. Cuma kapan, bagaimana caranya? Biar berdua itu yang ngomong. Masa kita ikut-ikut campur," kata Yorrys.
Dia menambahkan, untuk masalah ini ada politisi senior Golkar yang bisa menjadi fasilitator. Yorrys menyebut ada Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua DPR Setya Novanto, yang bisa menjadi fasilitator untuk hal ini.
