Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menolak disebut sebagai pemimpin yang antikritik. Hal ini menyusul kritik keras yang menyasarnya setelah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Pergub yang membatasi waktu dan tempat unjuk rasa ini dianggap mengekang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam pergub di antaranya mengatur demonstran tidak boleh menggunakan pengeras suara melebihi 60 DB.
Pergub juga mengatur demonstrasi hanya boleh di tiga tempat yaitu Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional.
"Bukan (nggak boleh demo di Balai Kota), itu kan undang-undang yang mengatur, ini kan Wakil Presiden area ring satu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/11/2015).
"Saya malahan menawarkan kepada mereka kalau kamu demo butuh mediasi. Kan nggak ada tempat nih, boleh di Balai Kota. Aku undang," katanya.
Ahok mengatakan selama terbuka menerima keluhan warga Jakarta.
"Saya adalah gubernur yang selalu terbuka kapan pun . Apalagi kalau kalau datang pagi-pagi jam setengah 8 (warga) satu-satu saya tanya masalahnya apa, padahal dia bisa SMS, tapi dia nggak puas. Saya dengerin keluhannya," kata Ahok.
"Ada nggak yang protes marah-marah? ada. Banyak juga yang protes , siapa yang bilang saya anti kritik, itu ngarang aja," Ahok menambahkan.
Sebelumnya anggota DPRD DKI dari Gerindra Prabowo Soenirman menuding Ahok antikritik.
"Bisa jadi Ahok sudah sampai pada taraf anti kritik. Kalau dikritik di demo terus-terusan elektabilitasnya melorot," kata Prabowo dihubungi wartawan.
