Infografis
Suara.com - Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka akan direvisi.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Ratiyono mengatakan revisi merupakan inisiatif pemerintah Jakarta setelah membaca ulang rincian peraturan.
"Misalnya tempat. Tempat itu tadinya disebutkan bahwa unjuk rasa hanya boleh dilakukan di Monas, Parkir Timur, sama di alun-alun demokrasi DPR. Itu diganti menjadi Pemda DKI menyediakan tempat di tiga lokasi itu," kata Ratiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Peraturan itu disahkan pada 28 Oktober 2015. Isinya mengatur lokasi dan waktu aksi unjuk rasa.
"Ya artinya kalimatnya pemda menyediakan, supaya Jakarta tertib ayolah pakai tempat ini supaya tidak terjadi kemacetan. Jadi masyarakat kita didik juga, para pengunjuk rasa juga kita didik, kita edukasi supaya mereka memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga aktivitas perekonomian tidak terganggu," kata Ratiyono.
Dalam revisi, aturan yang menyebutkan demonstran dilarang konvoi juga akan dihilangkan. Hanya saja, demonstran tetap diminta jangan mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain.
"Dalam undang-undang salah satu bentuk unjuk rasa adalah pawai, hanya kita harapkan juga tidak membuat kemacetan," katanya.
Ia membantah revisi dilakukan karena desakan DPRD DKI Jakarta dan protes kalangan serikat pekerja.
"Sebetulnya tujuannya juga tidak mengekang, mengatur agar hak asasi orang lain juga bisa dilaksanakan," kata dia
Salah pengritik pergub adalah Ketua Umum Sentral Gerakan Buruh Indonesia Muhammad Yahya. Dia menuntut pergub dihapus karena membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
