Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta agar proses pemadaman kebakaran lahan terus dilakukan. Termasuk menjaga agar lahan yang sudah padam tidak lagi terbakar.
Dalam rapat terbatas yang berlangsung di Kantor Presiden, Rabu (4/11/2015) sore, Presiden Joko Widodo menegaskan agar semua pihak tidak lengah dalam upaya memadamkan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut.
"Mengingat El Nino masih kuat dan akan memberikan dampak pada berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya sebelah selatan khatulistiwa," kata Presiden.
Namun laporan terakhir yang diterima Presiden menyebutkan sebagian kondisi cuaca di Sumatera dan Kalimantan sudah mulai membaik. "Hujan turun di beberapa wilayah daerah terdampak," ucap Presiden.
Titik panas sudah mulai berkurang. Titik panas di Sumatera masih ada 53 titik. Sedangkan Kalimantan ada 124 titik. Presiden menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan laporan dari BMKG memperkirakan awal Desember baru mulai musim hujan.
"Itupun hujannya kemungkinan di bawah normal," kata Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta untuk tidak lengah. Jangan sampai ada pembakaran baru. "Pemadaman api melalui operasi udara dan darat harus terus dilakukan," ucap Presiden.
Patroli di daerah-daerah yang sudah berhasil memadamkan kebakaran agar ditingkatkan untuk menjaga jangan sampai terbakar lagi atau timbul titik api baru.
"Pemadaman di Sumsel dan Papua harus terus dan segera dilaksanakan," papar Presiden.
Sejalan dengan itu, pelayanan bagi korban dampak kebakaran harus terus berjalan. Akses layanan kesehatan harus terus siaga 24 jam, rumah singgah dan sekolah aman asap terus disediakan.
Presiden meminta momentum ini digunakan juga untuk fokus pada pencegahan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
"Lakukan 'review' terhadap peraturan perundangan-undangan, mulai dari UU, PP sampai Pergub yang membuka ruang potensi pembakaran hutan dan lahan," tegasnya.
Review semua perizinan dan pemberian konsesi, terutama di lahan gambut. Presiden mengatakan bahwa dirinya telah menginstrusikan untuk tidak ada lagi pemberian izin baru untuk lahan gambut.
"Diperlukan penanganan khusus terhadap lahan gambut agar pengelolaan berkelanjutan sehingga memberikan kemanfaatan bagi rakyat dan terhindar dari kebakaran seperti tahun ini," tukas Presiden.
Presiden menekankan bahwa untuk memastikan tata kelola lahan gambut secara berkelanjutan diperlukan sebuah Badan atau satuan tugas yang dibentuk dengan Peraturan Presiden sehingga bisa bergerak dengan cepat dalam pemulihan lahan gambut.
Pembangunan blocking kanal atau sekat kanal gambut juga harus segera diselesaikan agar pembasahan lahan gambut tetap terjaga. Dalam pembuatan kanal harus betul-betul memperhatikan tata kelola air berbasis topografi lahan gambut.
"Kemarin saya menerima Pokja Gambut UGM yang memberikan masukan yang komprehensif. Saya meminta Kemenhut dan LH melibatkan ahli-ahli gambut untuk merancang tata kelola lahan gambut," ucap Presiden.
Presiden meminta untuk dilakukan pemetaan terhadap lahan gambut sehingga kubah-kubah lahan gambut bisa dilindungi sebagai tempat cadangan air.
"Segera lakukan restorasi zona-zona konservasi lahan gambut dengan ditanami tanaman-tanaman yang adaptif seperti sagu, rotan dan tanaman hutan rawa," tutur Jokowi. (Antara)
