Infografis
Presiden meminta momentum ini digunakan juga untuk fokus pada pencegahan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
"Lakukan 'review' terhadap peraturan perundangan-undangan, mulai dari UU, PP sampai Pergub yang membuka ruang potensi pembakaran hutan dan lahan," tegasnya.
Review semua perizinan dan pemberian konsesi, terutama di lahan gambut. Presiden mengatakan bahwa dirinya telah menginstrusikan untuk tidak ada lagi pemberian izin baru untuk lahan gambut.
"Diperlukan penanganan khusus terhadap lahan gambut agar pengelolaan berkelanjutan sehingga memberikan kemanfaatan bagi rakyat dan terhindar dari kebakaran seperti tahun ini," tukas Presiden.
Presiden menekankan bahwa untuk memastikan tata kelola lahan gambut secara berkelanjutan diperlukan sebuah Badan atau satuan tugas yang dibentuk dengan Peraturan Presiden sehingga bisa bergerak dengan cepat dalam pemulihan lahan gambut.
Pembangunan blocking kanal atau sekat kanal gambut juga harus segera diselesaikan agar pembasahan lahan gambut tetap terjaga. Dalam pembuatan kanal harus betul-betul memperhatikan tata kelola air berbasis topografi lahan gambut.
"Kemarin saya menerima Pokja Gambut UGM yang memberikan masukan yang komprehensif. Saya meminta Kemenhut dan LH melibatkan ahli-ahli gambut untuk merancang tata kelola lahan gambut," ucap Presiden.
Presiden meminta untuk dilakukan pemetaan terhadap lahan gambut sehingga kubah-kubah lahan gambut bisa dilindungi sebagai tempat cadangan air.
"Segera lakukan restorasi zona-zona konservasi lahan gambut dengan ditanami tanaman-tanaman yang adaptif seperti sagu, rotan dan tanaman hutan rawa," tutur Jokowi. (Antara)
