Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Pansus DPRD DKI Jakarta tentang LHP BPK atas LK DKI 2014 Prabowo Sunirman akan melaporkan hasil Pansus ke Bareskrim Polri. Namun, hal itu menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan selesai pada 20 November nanti.
"Memang ada rencana untuk melaporkan ke Bareskrim, tapi kita tunggu audit investigasi BPK, paling lambat 20 November," kata Prabowo dihubungi, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Audit ini akan disertakan dalam laporan ke Bareskrim, sambungnya, untuk melengkapi hasil Pansus. Dari hasil audit BPK ini bisa dilihat siapa yang salah dalam pertanggungjawaban APBD 2014.
"Investigasi dari BPK-RI itu menunjuk kepada nilai kerugian dan siapa yang berbuat salah. Setelah sudah dilakukan investigasi nantinya akan dilaporkan kepada KPK juga," ujarnya.
"Yang kami laporkan ini adalah indikasi kerugian, dan bukan melaporkan nama (orang). Jadi bisa disimpulkan kalau ada yang protes atau apapun," kata Anggota Fraksi Gerindra ini.
Sebelumnya, dalam LHP BPK atas LK DKI 2014 ada enam temuan BPK yang menjadi permasalahan signifikan dan diselidiki oleh Pansus. Enam temuan itu di antaranya pengawasan dan pengendalian kerja sama pemanfaatan aset tanah seluas 30,80 hektar di Mangga Dua dengan PT Duta Pertiwi dinilai lemah dan tidak menjamin keamanan aset Pemprov DKI.
Kedua, pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 miliar.
Ketiga, penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT Transjakarta melalui inbreng (pemasukan barang sebagai modal perusahaan) tidak sesuai ketentuan.
Keempat, penyerahan aset inbreng Pemprov DKI berupa tanah seluas 794,830 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD. Kelima, kelebihan pembayaran premi asuransi kesehatan senilai Rp 3,76 miliar.
Keenam, administrasi pengelolaan dana operasional pendidikan (BOP) yang tidak tertib dan terdapat pengeluaran dana BOP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp 3,05 miliar.
