Infografis
Suara.com - Pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menjadikan area Monumen Nasional sebagai tempat alternatif untuk menaruh sampah warga kalau Jakarta dilarang mengirim sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, dikritik oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung.
"Kemudian kaki lima kagak boleh taruh di Monas, pengajian juga nggak boleh bikin acara di Monas, sekarang sampah mau ditaruh sama dia, kebalik nggak tuh cara berpikirnya?" kata Lulung kepada Suara.com, Selasa (3/11/2015).
Anggota Fraksi PPP itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya segera menegur Ahok karena mengusulkan kebijakan kontroversial.
"Saya minta menteri yang berkaitan dengan kebersihan, tolong tegur Ahok. Dan saya protes sebagai Wakil Ketua DPRD sampah jangan taruh di situ (Monas), Ahok tidak mencerminkan budaya kebersihan, ini ring satu, jangan memalukan Istana," kata Lulung.
Lebih jauh, Lulung meminta Ahok bersikap santun kalau menghadapi persoalan yang bersinggungan dengan kepentingan lain.
"Ramah-ramah ajalah, untuk mencapai kesuksesan, betul nggak? jangan bikin opini, jangan bikin pencitraan," kata Lulung.
Pernyataan Ahok muncul setelah mengetahui truk-truk sampah Dinas Kebersihan DKI Jakarta dihadang sejumlah warga Cileungsi didukung ormas dan LSM di perempatan Cileungsi sejak Senin (2/11/2015) siang. Akibatnya, truk-truk yang tadinya mau membuang sampah ke TPST Bantargebang kembali lagi ke Jakarta. Warga menolak daerahnya dilewati truk sampah karena meninggalkan bau busuk dan air lindi di jalanan.
"Nggak apa-apa, nanti kita taruh di Monas," kata Ahok kemarin.
Ahok menambahkan kalau truk sampah Jakarta sampai ditahan warga Cileungsi, dia akan melaporkan kasus tersebut ke polisi.
"Ya kalau memang ditahan kita harus lapor polisi, kalau menahan mobil orang kan nggak bener," kata Ahok.
