Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Lulung ikut bicara soal kisruh pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD Kota Bekasi, dan PT. Godang Tua Jaya sebagai pengelola.
Menurut Lulung, konflik bermula dari tanggapan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak mengenakkan didengar setelah dikritik Komisi A DPRD Kota Bekasi.
"Kalau kita sadar kita punya persoalan sampah dan kita nggak punya tempat pembuangan sampahnya dan sampai hari ini dari zaman ke zamannya, kita melakukan kontrak kepada Bekasi dengan jalan baik terus kenapa tiba-tiba sekarang (marah-marah)," kata Lulung ketika dihubungi Suara.com, Selasa (3/11/2015).
 |
Ahok Sebut Penghadang Truk Sampah Mirip PremanAhok: Mau minta Rp1 triliun juga kita kasih! |
"Ini ada masalah saya bilang, saya bilang jangan arogan kita harus ramah, kalu DPRD Bekasi ingin bertanya pada pemerintah daerah dengan kepentingan MoU-nya kerjasamanya, ya diterima aja. Ya jangan ngatain siapa elu (mau manggil gue)," Lulung menambahkan.
Lulung yakin kalau saja Ahok merespon dengan baik atas keinginan Komisi A memanggil Ahok, tidak akan terjadi kisruh seperti sekarang.
"Jangan arogansi, dia bilang elu manggil gue ngapain? Kemudian jangan nyeret-nyeret pihak lain dan lembaga lain. Dia (Ahok) yang provokasi dia yang buat masalah," kata Lulung.
Lulung semakin menyayangkan sikap Ahok yang menantang Pemerintah Kota Bekasi menutup TPST Bantargebang agar sampah warga Jakarta tidak bisa dibuang sehingga terjadi bencana sampah di Ibu Kota Negara.
"Dia bilang kan tutup aja Bantargebang biar Jakarta menjadi bencana nasional. Gue kirim deh tentara nganter ke tempat elu. Ini kan nggak boleh, kita ramah aja, hubungan baik," kata Lulung.
Ahok mengingatkan konflik ini akan berdampak serius kepada masyarakat Jakarta.
