Polisi Masih Rahasiakan Hasil Investigasi Kasus TPST Bantargebang

Senin, 02 November 2015 | 19:28 WIB
Polisi Masih Rahasiakan Hasil Investigasi Kasus TPST Bantargebang
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Aparat kepolisian masih merahasiakan hasil investigasi kasus dugaan permainan uang dalam pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Kita tidak langsung umumkan hasilnya. Itu masih tahap rahasia. Nanti kecolongan lagi," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mudjiono, Senin (2/11/2015).

Polda Metro Jaya terlibat dalam penyelidikan kasus TPST Bantargebang setelah mendapat laporan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Mudjiono mengatakan hasil investigasi yang telah dilakukan masih didalami.

"Anggota kita masih di lapangan. Penyelidikan itu membutuhkan waktu lama. Intinya masih dalam penyelidikan," katanya.

Polda Metro Jaya, katanya, juga masih memanggil beberapa saksi untuk diperiksa.

"Sekarang kita masih fokus pemeriksaan saksi-saksi untuk dimintai keterangan secara komprehensif," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal mengatakan dalam kasus ini polisi bergerak setelah mendapatkan laporan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran.

Dalam bekerja, Polda Metro berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan.

"Kita sedang turun koordinasi, Diduga ada korupsi di situ," kata Iqbal.

Sebelumnya, Ahok mencurigai ketentuan tambahan dari suatu kontrak atau perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengelola TPST Bantergebang, PT. Godang Tua Jaya.

"Itu ada temuan BPK bahwa sebetulnya nggak boleh addendum. Dia kan wanprestasi (PT. GTJ), nggak mencapai target, lalu dibuat addendum oleh Kepala Dinas (kebersihan). Boleh nggak surat perjanjian gubernur dengan PT lalu di addendum oleh kepala dinas? Nah itu aja masalahnya," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Ahok juga mempertanyakan mitra kerjra Godang Tua, PT. Navigat Organic Energy Indonesia, dalam mengelola sampah.

"Terus dia kerjasama dengan swasta, boleh nggak kalau joint operation rekeningnya berbeda, pemda bayar ke swasta uang dia (PT. GTJ) kerjasama sama bayar ke dia (PT. NOEI), nggak boleh juga, itu temuan," kata Ahok.

Menurut Ahok, Godang Tua layak diberi surat peringatan pertama, apalagi Bantargebang pernah terbakar karena tidak dibuat parit (aliran air) di sana.

"Terus DPRD Bekasi mengatakan waktu kebakaran itu kan dia nggak membuat parit, artinya kamu wanprestasi mengelolanya. Terus waktu kebakaran kita selidiki sama pemadam kebakaran kenapa kebakaran sampah sana begitu lama?" kata Ahok.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI