Infografis
Suara.com - Ratusan warga dan anggota ormas serta LSM masih berjaga-jaga di prapatan Cileungsi, Bogor Timur, Jawa Barat, hingga Senin (2/11/2015) sekitar jam 18.25 WIB. Mereka akan menghadang truk sampah milik Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta yang hendak membuang sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi.
"Kita standby di sini 24 jam untuk mengawasi truk sampah yang mau lewat sini," ujar Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga dari Ormas Laskar Merah Putih, Aray, kepada Suara.com di prapatan Cileungsi.
Menurut pengamatan Suara.com mereka menggelar terpal di pinggiran jalan. Sebagian baring-baring, sebagian lagi duduk-duduk dan ngobrol sambil mengawasi kendaraan yang lewat.
Selain Ormas Laskar Merah Putih, aksi juga didukung Pemantau Kinerja Aparatur Negara, Pemuda Pancasila, dan Karang Taruna Cileungsi.
Aksi massa ini mendapat pengamanan dari aparat Polsek Cileungsi dan petugas Satpol PP.
Dua spanduk besar yang dipasang di pagar bawah flyover juga masih terlihat.
Spanduk pertama bertuliskan "Masyarakat Bogor Timur Menolak Sampah DKI."
Spanduk kedua bertuliskan "Warga Masyarakat Bogor Timur Menolak Dilintasi Mobil atau Truk Sampah DKI."
"Saya tandatangan di spanduk, karena saya mendukung penolakan truk sampah yang lewat. Karena ganggu sekali kalau lewat sini, baunya nyengat sekali," ujar warga Cileungsi bernama Asep (40) kepada Suara.com di simpang Cileungsi.
Asep mengatakan bau busuk yang ditinggalkan truk sampah mengganggu kesehatan warga.
Hal yang sama juga diungkapkan pelajar SMK bernama Ria (16). Ria mengaku tiap kali melewati perempatan Cileungsi kesal karena selalu tercium aroma busuk dari ceceran air lindi di permukaan jalan raya.
"Sebel saja kalau berangkat sekolah kan lewat sini, mana macet terus juga baunya terasa sekali kalau lagi macet," katanya.
Aksi warga terjadi saat berlangsung polemik pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD Kota Bekasi, dan pengelola sampah PT. Godang Tua Jaya. Polemik tersebut berujung saling gertak.
Bahkan, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sampai meminta penegak hukum mengaudit dan memeriksa keuangan Godang Tua Jaya dan mewacanakan untuk memutus kontrak kerjasama dengan Godang Tua Jaya.
