Infografis
Suara.com - Politikus Partai Golkar Poempida Hidayatullah menilai wacana Panitia Khusus Angket Pelindo II memanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah sangat politis, dan bisa menjadi berbalik arah ke PDI Perjuangan.
"Wacana Pansus memanggil Wapres Jusuf Kalla untuk kasus Pelindo II bisa menjadi berbalik arah ke PDI P jika niatnya untuk melakukan politisasi dan menjadikannya sasaran 'antara' menarget Menteri BUMN," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2015).
Dia mengatakan, bagaimanapun, JK secara politik merepresentasikan PDI Perjuangan, bukan Golkar karena JK maju dalam Pemilu Presiden 2014 dari PDI Perjuangan
Selain itu, dia menilai, apabila memang ada kepentingan politik di balik Pansus Pelindo II, misalnya ingin mencopot Rini dari Menteri BUMN, itu ranahnya bukan di pansus.
"Pak Jokowi-JK itu representasinya PDI P, jadi cukup Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) bilang ke Pak Jokowi dan Pak JK untuk mengganti Rini," ujarnya.
Dia menilai kalau memang wacana memanggil JK itu dalam konteks murni untuk mengungkap masalah di Pelindo II maka sah-sah saja.
Namun menurut dia, kalau targetnya untuk mencopot jabatan menteri atau direksi, maka terlalu kecil apabila dilakukan melalui pansus.
"DPR itu tidak pada tempatnya mengurusi hal yang kecil seperti itu, DPR itu urusannya makro," katanya.
Poempida mengatakan apabila Pansus Pelindo niatnya mengungkap atas dugaan adanya masalah di Pelindo II, dan ingin menghadirkan JK, maka apa sebenarnya yang ingin didapatkan.
Selama dua pekan bekerja, Pansus Pelindo II sudah memanggil beberapa pihak untuk menelusuri berbagai dugaan pelanggaran di perusahaan BUMN tersebut.
Pihak-pihak tersebut antara lain Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Anang Iskandar, mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso, Kepala PPATK M. Yusuf, dan anggota BPK Achsanul Qosasih.
Selain itu Pansus sudah memanggil Jaksa Agung dan jajarannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
