Pemerintah RI Masih Tunggu Proposal Kemitraan Trans-Pasifik

Jum'at, 30 Oktober 2015 | 21:21 WIB
Pemerintah RI Masih Tunggu Proposal Kemitraan Trans-Pasifik
Menlu Retno Marsudi. (Antara/Andika Wahyu)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah Indonesia menunggu dokumen proposal terkait Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) untuk dapat dipelajari lebih lanjut, sebelum bergabung dalam kerja sama tersebut secara resmi. Demikian antara lain diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, di Kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Jumat (30/10/2015).

"Indonesia berharap dapat segera mendapatkan dokumen mengenai TPP (Trans-Pacific Partnership) untuk kita pelajari, jadi tidak tiba-tiba kita bergabung, karena sapai sekarang dokumen itu kita belum punya," kata Retno usai bertemu Wapres Jusuf Kalla.

Retno menjelaskan, sikap Pemerintah RI dalam kemitraan tersebut adalah berniat untuk bergabung setelah mempelajari dokumen proposalnya.

"Ada yang harus dijelaskan bahwa (Pemerintah) Indonesia bermaksud ikut dalam Kemitraan tersebut. 'Intent to', bukan akan atau dalam Bahasa Inggris 'will', dan (niat) itu tentu setelah kita mempelajari dokumen yang ada," jelasnya.

Oleh karena itu, setelah Pemerintah mendapatkan dokumen tersebut, para menteri Kabinet Kerja dapat segera menyusun kerangka kebijakan berdasarkan Kemitraan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kesepakatan pemerintah untuk bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik dapat meningkatkan kemampuan daya saing perdagangan dengan negara-negara lintas kawasan.

"Itu akan dijajaki dulu, karena ini sudah bertahun-tahun dan dulu pemerintah tentu punya pertimbangan dengan bijak. Sekarang, kita melihat ini untuk meningkatkan daya saing kita dan memperluas pasar," kata Wapres.

Dia menjelaskan keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam kerja sama Kemitraan Trans-Pasifik tersebut dapat menyetarakan posisi Indonesia dengan negara-negara baik di kawasan maupun lintas kawasan.

Terkait pandangan beberapa pihak bahwa perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik tidak dapat memberikan keuntungan lebih bagi Indonesia, Wapres menilai kemitraan tersebut lambat laun akan menjadi kebutuhan pasar sehingga pemerintah tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meraup pangsa tersebut.

"Kita tidak ingin daya saing kita berkurang, bagaimana pun pasar Amerika dan Pasifik kan besar, kita bisa merambah pasar yang lebih luas. Ini masalah pasar," jelasnya. [Antara]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI