Infografis
Suara.com - Panitia khusus DPRD DKI Jakarta tentang laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian lahan seluas 36 hektare di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Jumat (30/10/215), berencana melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menanggapi rencana pansus DPRD, Ahok balik bertanya, hasil LHP BPK akan diserahkan ke KPK, padahal BPK masih investigasi kasus pengadaan tanah RS Sumber Waras.
"Terus DPRD kurang sekolah atau apa gitu ya, BPK saja belum selesai menginvestigasi terus kamu mau laporin. Apa yang mau kamu laporin?" kata Ahok usai menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Kredit PKL Secara Massal di halaman parkir Pasar Taman Puring, Jalan Kyai Maja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).
"Berarti DPRD lebih hebat daripada BPK ada temuan? BPK saja masih butuh 20 hari untuk menemukan temuan," Ahok menambahkan.
Ahok tidak takut dengan manuver pansus. Dia menuding pansus tersebut dibentuk untuk kepentingan politik.
"Saya kira nggak apa-apa (dilaporin ke KPK). Menurut saya itu pansus yang terlalu politik. Kenapa orang BPK saja masih minta 20 hari buat temuin kesalahan," kata Ahok.
Sebelumnya, Ahok juga telah dilaporkan ke KPK oeh pengamat bernama Amir Hamzah terkait dugaan penyimpangan dalam jual beli tanah RS Sumber Waras yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.
Pada waktu itu, Amir menyerahkan dokumen hasil audit BPK terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014.
