Infografis
Suara.com - Panitia Khusus (Pansud) DPRD DKI Jakarta berencana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke KPK.
Mengetahui hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mempermasalahkannya. Namun dia membandingkan kerja DPRD yang tidak membentuk pansus kasus korupsi uninterruptable power supply (UPS) tahun 2014.
"Ya memang itu haknya dia kan, saya pikir lapor lebih bagus ya, kenapa pansus? BPK temu apa? Scanner? UPS? Ada nggak dia bikin pansus?" ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Ahok menduga apa yang dilakukan DPRD DKI Jakarta yang gencar-gencarnya mempermasalahkan pembelian lahan RS. Sumber Waras kental dengan unsur politik.
"Jadi ini udah pansus politik, sudah biasa lah, terus (soal dugaan korupsi) scanner, UPS, electronic system management sekolah," kata Ahok.
Ahok juga mengaku telah mengirimkan surat protes kepada BPK. Karena lahan di RS. Sumber Waras yang telah dibeli oleh pemprov DKI diminta untuk dikembalikan.
"BPK kita kirim surat ke kode etiknya BPK, kita menganggap kepala BPK DKI terlalu tendensius, menjadikan ini untuk dibalikin, ini barang sudah dibeli, harganya di bawah NJOP. Balikin kerugian negara nggak? Kerugian juga," jelas Ahok,
Mantam Bupati Belitung Timur itu menerangkan kalau pembelian tanah di RS. Sumber Waras sudah final. Dikatakan Ahok, pemprov DKI diminta BPK untuk menjual kembali lahan tersebut karena akan ada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dan jika itu dilakukan dikatakan Ahok siapa yang akan menanggung BPHTB. Terlebih proses julanya kembali harus melalaui proses lelang.
