Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan pemerintah tengah menata sistem pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Hal ini menyusul kritik pedas Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai permasalahan profesionalitas dan kompetensi lulusan kampus tersebut.
"Saya sebagai Mendagri mendapat tugas mulai menata, khususnya di IPDN yang pernah dikritik Pak Ahok. Saya mulai menata, 80 persen sudah saya ganti pejabatnya," kata Tjahjo dalam Seminar Sekolah Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri Pendidikan Reguler 24 bertajuk Polri Melayani Dengan Revolusi Mental di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Selasa (27/10/2015).
Tjahjo mengatakan perombakan dan penataan IPDN merupakan bagian dari revolusi mental pegawai negeri sipil yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.
"Revolusi mental PNS harus dimulai dari IPDN. Lembaga pendidikan tinggi harus konsisten untuk mewujudkan itu," ujarnya.
Bekas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menambahkan untuk mewujudkan revolusi mental, para pejabat juga harus meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah. Ia mencontohkan di daerah, seperti camat, danramil, kapolsek, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, harus saling bekerjasama.
"Begitu juga gubernur, kejaksaan tinggi, pangdam, polda, dan lainnya. Ini harus berkoordinasi dengan baik," kata Tjahjo.
Tjahjo berharap Polri sebagai lembaga keamanan negara juga harus berperan aktif untuk membangun karakter bangsa.
"Ini penting karena sebuah upaya perbaikan karakter bangsa," kata dia.
