WNI di AS Curhat Soal Asap ke Jokowi

Esti Utami Suara.Com
Senin, 26 Oktober 2015 | 12:05 WIB
WNI di AS Curhat Soal Asap ke Jokowi
Presiden Joko Widodo saat kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) "dicurhati" soal asap oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat (AS).

Dalam acara dialog masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden, Washington DC,  Minggu (25/10/2015) sore waktu setempat, Kurnia Hutapea, seorang warga Indonesia asal Sumut mengatakan meskipun dirinya tidak menghirup asap secara langsung namun ia malu kepada bangsa lain karena Indonesia menjadi negara sumber asap.

"Ini memalukan bangsa kita karena asap seperti kotoran sehingga bangsa kita tidak punya harga diri disudutkan oleh bangsa lain, kami seperti tidak bisa menegakkan kepala kami di sini karena sumber kotoran itu berasal dari negara kami," kata Kurnia.

Ia berharap Jokowi bisa bersikap tegas dan menghukum para pembakar.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun ini menjadi terbesar karena disebabkan dua hal yakni elnino dan pemberian konsesi 4,8 juta ha lahan gambut.

"Pada tahun ini jadi terbesar karena pertama ada elnino sehingga sangat kering dan karena pemberian konsesi lahan gambut 4,8 juta ha," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden berdialog dengan lebih dari 1.250 masyarakat dan diaspora Indonesia di AS. Acara ini disiarkan secara live streaming yang bisa disaksikan langsung melalui Youtube.

Jokowi menambahkan, jika yang terbakar adalah lahan gambut maka upaya pemadaman seperti apapun tidak akan ada artinya karena meskipun di atasnya padam tapi di kedalaman 3-5 meter api masih membara.

Menurut dia, solusi untuk hal itu yakni membuat kanal bersekat namun untuk lahan seluas 4,8 juta ha diperlukan waktu setidaknya tiga tahun untuk membangunnya.

Saat ini pemerintah telah mencabut izin tiga perusahaan yang telah terbukti melakukan praktik pembakaran hutan dan lahan serta menetapkan 154 tersangka baik dari perusahaan maupun perorangan. Presiden menyatakan perlunya kehati-hatian untuk bertindak terhadap lahan yang sudah dikonsensi karena mengandung konsekuensi hukum.

"Kalau tidak diberikan konsesi ya tidak akan kejadian sebesar ini," katanya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI