Infografis
Suara.com - Jaksa Agung H.M. Prasetyo mempertanyakan pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur yang tak mengetahui soal penetapan tersangka mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani (Risma) terkait dengan kasus Pasar Turi. Padahal, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menyatakan telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap Risma.
"Tapi kalau Kapolda menyatakan tidak (Risma tidak tersangka) ya aneh itu," ujar Prasetyo saat dihubungi Suara.com, Jumat (23/10/2015).
Prasetyo menegaskan, dirinya sudah menerima kabar bahwa Kejati Jawa Timur telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Risma.
"Saya bahkan menerima sms, ada nomor SPDP, ini kan nomornya dari polisi ya. Seperti itu kira-kira," katanya.
Terkait kasus yang menimpa politisi PDI Perjuangan tersebut, dirinya mengaku belum mendapat informasi lebih jauh.
"Saya belum mendapat penjelasan dari Kejati," kata Prasetyo.
Ketika ditanya soal kejanggalan di seputar penetapan Risma sebagai tersangka, ia mempersilahkan awak media menanyakan langsung ke Reskrimum Polda Jawa Timur.
"Coba tanya ke Polda, soalnya kejaksaan menerima (SPDP) itu," tegasnya.
Sebagaimana dikutip dari Antara, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait dengan kasus Pasar Turi.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Romy Ariezyanto saat dikonfirmasi via telepon, Kamis, mengatakan SPDP tersebut diterima dari Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 30 September lalu.
"Iya, kami sudah menerima SPDP terhadap Risma, dari Polda Jatim pada 30 September lalu untuk kasus Pasar Turi," ungkapnya.
