Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah melayangkan surat peringatan kepada pengelola sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, PT. Godang Tua Jaya. Ahok curiga ada yang tidak beres di sana.
"Kalau tiap kali kami berikan surat peringatan kepada Godang Tua jadi kamu bayangin ya, DKI kenapa musti swasta, jaman Bang Yos (Sutiyoso) lho, jenderal bintang tiga ini, kita kirim sampah, itu yang saya curiga," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Setelah diprotes Komisi A DPRD Kota Bekasi terkait pelanggaran kesepakatan volume dan waktu pembuangan sampah dari Jakarta ke Bantargebang, Ahok mengaku baru menyadari anggaran dari Jakarta tidak langsung diserahkan ke Pemerintah Kota Bekasi. Tipping fee adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah Jakarta untuk pengelolaan sampah yang nilainya dihitung per ton sampah.
"Bekasi tanah siapa? Tanah DKI lho, peruntukan untuk DKI, pertanyaan saya dari dulu kenapa buang sampah ke Bekasi, tidak kasih tipping fee-nya langsung ke (Pemkot) Bekasi, kan bisa masuk ke APBD, kenapa musti lewat ke swasta?" kata Ahok.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji mengaku melanggar kesepakatan waktu pengiriman sampah ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
"Itu saya akui truk sampah nggak boleh operasional pagi hari. Ngak apa-apalah hukum saja," kata Isnawa.
Isnawa juga mengakui volume sampah setiap hari yang dikirim ke Bantargebang melebihi kesepakatan.
"Harusnya dalam master plan persampahan (perjanjiannya) 2.000-3.000 ton per hari, tapi sekarang mencapai 6.500 ton perharinya," ujarnya.
Mengetahui hal tersebut, Ahok kurang yakin. Itu sebabnya, Ahok akan menyelidikinya dulu. Sebab, menurut Ahok, banyak pula truk sampah swasta yang melanggar kesepakatan.
"Kalau soal truk pelanggaran saya juga masih selidiki, ini truk pelanggaran ini swasta ada hubungan nggak dengan PT. Godang Tua Jaya? Jangan-jangan ini grupnya sendiri yang main juga," ujarnya.
