Infografis
"Sekitar Rp3,6 miliar (dari anggaran operasional tersebut) juga diberikan ke Wali Kota dan Bupati," kata Lasro. "Mereka diberi uang karena tidak dianggarkan dalam APBD."
Lasro mengatakan wali kota dan bupati termasuk akan menerima dana operasional agar dapat menunjang kegiatan operasional mereka.
Menanggapi penjelasan Lasro, Taufik yang merupakan politisi Partai Gerindra itu mengaku tak memasalahkan dana operasional Ahok-Djarot juga diberikan kepada wali kota dan bupati. Yang menjadi masalah, katanya, dasar untuk menentukan jumlah dana operasional.
"Kenapa nggak ambil yang terendah? Kok 0,13 persen?" kata Taufik.
