Infografis
Suara.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Bappilu DPP Partai Hanura) Karna Brata Lesmana menyatakan tidak adil menyalahkan partai jika terdapat politisinya yang terjerat kasus korupsi.
"Setiap partai politik pasti ada oknum yang berbuat salah tapi jangan diartikan partainya yang salah," kata Karna saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/10/2015).
Karna keberatan ada pihak yang menyalahkan partai politik sebagai sarang korupsi akibat anggotanya terlibat kasus korupsi atau tindak pidana lainnya.
Karna menuturkan, setiap partai politik dianggap wajar tersandung masalah, namun tidak harus dinilai sebagai biang masalah.
Karna berharap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan tersangka berdasarkan titipan atau desakan.
Karna menegaskan penyidik KPK harus independen dan tidak sembarangan saat menetapkan tersangka namun berdasarkan fakta dan objektif alat bukti yang cukup.
"Yang pasti kalau memang bukti kuat silakan dilanjutkan," tegas Karna merujuk pada beberapa kasus dugaan korupsi yang menyeret anggota maupun pimpinan partai politik.
Baru-baru ini KPK menetapkan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara dana bantuan sosial di Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejaksaan Agung. Kasus ini melibatkan Gubernur Sumut Gatot Puji Nugroho.
Rio bukan satu-satunya petinggi partai yang pernah terjerat masalah, sebelumnya ada mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum yang kini menjadi terpidana kasus korupsi dan pencucian uang. (Antara)
