Infografis
Suara.com - Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat beredar luas. Surat tersebut berisi instruksi agar seluruh anggota fraksi standby di Ibu Kota Jakarta mulai tanggal 19 Oktober hingga 30 Oktober 2015.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menjelaskan instruksi tersebut hanya bertujuan untuk memudahkan konsolidasi internal di Parlemen.
"Instruksi itu hanya untuk konsolidasi saja," kata Junimart Girsang di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/10). Surat instruksi Fraksi PDI Perjuangan itu, katanya, diedarkan kepada seluruh anggota pada Minggu (18/10/2015).
Junimart membantah instruksi tersebut terkait wacana reshuffle Kabinet Kerja jilid dua.
"Gak ada, reshuffle apa, siapa mau reshuffle," ujarnya.
Dia juga menampik informasi yang menyebutkan setelah terbit instruksi, bakal ada pertemuan Fraksi PDI Perjuangan di rumah Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
"Ke Teuku Umar (kediaman Mega) tidaklah, fraksi kan di sini," kata Junimart.
Junimart menambahkan konsolidasi internal guna memberikan penjelasan kepada seluruh anggota mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Fraksi PDI Perjuangan, katanya, ingin meluruskan kesan yang selama ini muncul bahwa PDI Perjuangan merupakan pengusung utama rencana revisi tersebut.
"Agar semua anggota ada kesamaan mendapatkan sauatu informasi. Khususnya isu revisi UU KPK yang katanya pengusung utama PDIP, padahal itu kan lintas fraksi," kata dia.
Konsolidasi, menurut Junimart, penting untuk membangun kesamaan informasi, apalagi DPR akan reses dalam waktu dekat.
"Kami perlu memberikan informasi kepada semua anggota fraksi, agar cepat, karena November kan sudah harus reses," katanya.
Berikut ini adalah isi lengkap surat instruksi Fraksi PDI Perjuangan:
Jakarta, 9 Oktober 2015
