Pemerintah Diminta Tetapkan 17 Oktober Hari Bhinneka Tunggal Ika

Sabtu, 17 Oktober 2015 | 21:06 WIB
Pemerintah Diminta Tetapkan 17 Oktober Hari Bhinneka Tunggal Ika
Agus Santoso. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara yang ampuh yang harus dihayati sebagai nilai luhur bangsa Indonesia untuk bisa menghargai perbedaan dan harus bisa diwujudkan sebagai pola pikir dan menjadi perilaku di kehidupan nyata.

Semangat “berbeda beda tetapi tetap satu jua” ini sangat tepat menjadi semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, multi etnis, agama, suku, warna kulit, dan keberagaman. Kebhinnekaan, bagi Indonesia adalah kekayaan sekaligus kekuatan dalam membangun kehidupan berbangsa. Untuk itu harus terus dijaga dan dilestarikan dan terus didorong untuk dilembagakan.

Pendapat ini disampaikan Pembina Yayasan Komunitas Indonesia Sejati (Yakin) Agus Santoso saat sarasehan dan deklarasi pencanangan semangat Bhinneka Tunggal Ika di Gedung Joang, menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10/2015).

Sarasehan yang diadakan Yakin bekerjasama dengan IM Center menghadirkan pembicara selain Agus Santoso yang juga Wakil Ketua PPATK, juga menghadirkan Ichsan Malik pendiri IM Center Untuk Dialog dan perdamaian, Prof Willi Toisuta dari Universitas Sunshine Coast Queensland Australia, dan Asep Kambali sejarawan.

“Bangsa ini mewariskan kebudayaan dan keaneragaman yang harus terus dijaga. Jangan sampai bangsa ini terpecah hanya karena perbedaan agama, suku, apalagi perbedaan pandangan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus digelorakan agar dihayati dan dilaksanakan. Salah satu cara yang kami dorong adalah mengusulkan ke pemerintah agar tanggal 17 OKtober jadi Hari Bhinneka Tunggal Ika,” kata Agus.

Pernyataan senada disampaikan Ichsan Malik. Tokoh perdamaian Baku Bae saat terjadi konflik Ambon ini menilai semangat Bhinneka Tunggal Ika sangat tepat untuk menjadi perekat bangsa.  Indonesia saat ini memiliki 248 juta jiwa, terdiri dari 300 suku bangsa, memiliki 700 macam bahasa lokal dan dialek, menganut 6 agama resmi, dengan penduduk yang mendiami lebih dari 13.466 pulau.  

“Setelah terjadi konflik pada awal Reformasi 1999, kita seolah olah tenggelam dengan problem internal, konflik SARA, korupsi, ketidakadilan sosial. Kita terbelenggu oleh penyakit, ketika terjadi momentum politik nasonal maka kita selalu kembali ke titik nol. “Kita hanya mampu berputar-putar seperti bebek patah sayap. Kalau terus seperti ini, jangan berharap akan mampu lepas landas dari keterpurukan,” kata Ichsan Malik.

Demikian juga dengan slogan revolusi mental yang dicanangkan Jokowi, menurut Ichan Malik, masih sebatas slogan. Aktivitas pemerintah masih fokus di ekonomi dan infrastruktur. Sedangkan ersoalan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak tidak mendapatkjan tindakan nyata. Seperti terulangnya kasus asap yang sudah menimbulkan korban jiwa, konflik di Tolihara, Papua hingga Singkil Aceh, dan masih berkembangnya intoleransi. “Ini kalau dibiarkan terus akan mendorong terjadi konflik, radikalisme dan ekstrimisme,” jelas Ichsan Malik.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI