Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Golongan Karya hasil Musyawarah Nasional di Jakarta, Agung Laksono, mengatakan kebijakan perombakan Kabinet Kerja merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo. Ini menyusul isu kabar akan ada reshuffle kabinet jilid dua dalam waktu dekat.
"Semua itu biarkan kewenangan pak Presiden," kata Agung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2015).
Agung Laksono tidak mau bicara soal jatah menteri untuk partainya, meskipun kubunya mendukung pemerintah.
"Kami kan tidak mensyaratkan itu sebagai suatu persyaratan dukungan kepada pemerintah harus diimbangi dengan penempatan di kabinet tidak. Kami tulus ikhlas saja," kata Agung
Mengenai kinerja pemerintahan, Agung menilai pemerintah masih harus banyak melakukan pembenahan.
"Utama tentunya ekonomi, untuk menciptakan iklim ekonomi yang kita inginkan, perlu iklim yang kondusif, termasuk kepastian hukum. Dan hukum betul-betul berpihak kepada keadilan," kata Agung
